TEGAS.CO., KONAWE – Ketua Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Bersatu (AMB) Ilham Kiling angkat bicara terkait Perekrutan Tenaga Kerja Lokal (TKL) di perusahaan PT.VDNI dan OSS yang saat ini telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Namun sekarang ini menimbulkan banyak aksi tindakan premanisme yang bermunculan di lingkup tambang di Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Minggu (26/07/2020).
Kiling selaku Ketua AMB menjelaskan, perekrutan tenaga kerja yang diambil alih oleh Pemda Konawe, menjadi tanggung jawab bersama, pada umumya bagi masyrakat di luar Konawe atau di luar provinsi Sulawesi Tenggara, sebab selama beberapa tahun perekrutan tenaga kerja dianggap kurang propesional karena adanya pungutan liar (Pungli).
Menurut Killing, sistem premanisme yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang juga mengatasnamakan masyarakat lingkar tambang sangat merugikan pencari kerja.
Hal ini juga dapat menimbulkan konflik yang selalu merasa bahwa masyarakat lingkar tambang yang selalu menjadi penentu atau yang paling berkuasa atas perekrutan tenaga kerja untuk perusahaan PT.VDNI dan OSS.
“Pengalaman pribadi saya aksi-aksi premanisme memang benar adanya terbukti ketika kami akan melakukan aksi atau menyampaikan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan umum, kami selalu saja dihadang dan diperhadapkan oleh orang-orang sekitar tambang yang menurut mereka tidak bisa masuk di area tersebut,” terangnya.
Aktivis Konawe itu juga menerangkan, perekrutan Tenaga Kerja yang diambil alih oleh Pemda Konawe harusnya di dukung bersama dan wajib diapresiasi, karena sudah memutus mata rantai pungli yang diduga dilakukan oleh oknum lingkar tambang.
Kata dia, adanya sekolompok orang yang melakukan pemalangan atau aksi menolak dan tidak sepakat Pemda Konawe mengambil alih adalah contoh bahwa mereka kehilangan lahan olahan atau pungli untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang secara tidak langsung merugikan masyrakat lokal atau di luar Sultra yang ingin mencari kerja.
“Saya meminta kepada Polres Konawe dan Pemda untuk menindak tegas oknum yang berupaya menghalangi perekrutan ini, kami juga meminta agar Pemda menyampaikan kepada Camat dan para Kades yang ada di Morosi agar menertibkan masyarakatnya yang membuat gaduh, karena diduga terindikasi provokator, ” jelasnya.
Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini juga menambahkan, jika Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Polres Konawe dan Pemda Konawe tidak mampu mengendalikan aksi premanisme yang terjadi di lingkar tambang di Morosi, maka dirinya akan berupaya untuk melakukan konsolidasi di 26 kecamatan untuk menurunkan masa aksi yang lebih besar.
Hal itu dikatakan bukan alasan lagi bagi para oknum premanisme untuk menghalangi para pekerja lainnya, jelas tiga kecamatan lingkar tambang yang masuk dalam zona 1 itu sudah di spesialkan bahkan diberi kuota sebanyak 2.000, dibanding 26 kecamatan lainnya yang hanya diberi kuota 1.000 sampai 1.500.
“Apa lagi yang mereka mau persoalkan, bicara kuota mereka lebih banyak dibanding kecamatan lain, bahkan diutamakan untuk masuk kerja tapi masyarakat dikecamatan lain tidak perna ribut karena kami tau diri, perlu diingat kehadiran mega industry bukan saja untuk masyrakat sekitar tambang, semua masyarakat konawe berhak jangan mengatakan bahwa masyrakat sekitarlah yang paling berhak, prekrutan tenaga kerja yang di ambil alih oleh Pemerintah Daerah Kab. Konawe ini adalah langkah awal untuk kedepanya menjadi lebih baik, dan pihak PT.VDNI dan PT.OSS juga bisa menjalankan usahanya dengan baik. Dan tidak di rusaki oleh orang-orang yang tidak bertangung jawab,” tutupnya.
R I C O / MAS’UD