KENDARI., TEGAS.CO, 21 April 2025 – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) aktif berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dibarengi dengan sosialisasi program Sekolah Rakyat.
Rakor ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Zoom Meeting, dan diikuti oleh perwakilan Pemprov Sultra dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sultra.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin Rakor tersebut.
Hadir sebagai pembicara kunci Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Prof. Dr. Ir. Nunung Nuryartono, M.Si., Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi III KSP Edy Priyono, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, dan Staf Ahli Menteri Pertanian Suwandi. Perwakilan dari BPS Sultra, Biro Perekonomian, Dinas Sosial, Dinas Tanaman Pangan, dan instansi terkait lainnya juga hadir mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara.
Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah terhadap program Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan inklusif yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu, sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Mendagri menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat, yang berupa asrama atau boarding school, mencakup biaya makan, tempat tinggal, dan fasilitas olahraga dari jenjang SD hingga SMA.
Program ini berbeda dari Sekolah Unggulan Garuda, yang fokus pada siswa berprestasi tinggi.
Sekolah Rakyat difokuskan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat ekonomi bawah, guna memutus siklus kemiskinan dan memberikan peluang masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Mendagri menginstruksikan kepala daerah untuk segera mengadakan rapat khusus dan meminta Sekda serta Kepala Dinas Pendidikan untuk merespon peluang ini, dengan legalitas dan kesiapan lahan sebagai prioritas pengajuan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, koordinator utama program Sekolah Rakyat, menjelaskan bahwa dasar hukum program ini mengacu pada Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Mensos menekankan pendidikan sebagai strategi efektif untuk mengatasi kemiskinan, menjadikan Sekolah Rakyat sebagai kebijakan afirmatif untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045.
Saat ini, terdapat 356 usulan pembangunan Sekolah Rakyat, dengan target 200 lokasi pada tahun 2025.
Mendagri menyatakan bahwa inflasi year-on-year (Maret 2025 terhadap Maret 2024) sebesar 1,03% dan inflasi month-to-month (Maret 2025 terhadap Februari 2025) sebesar 1,65%, masih dalam kisaran target 1,5% sampai 3,5%.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan 23 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga April 2025, 14 provinsi mengalami penurunan, dan 1 provinsi stabil.
Bawang merah dan cabai merah menjadi komoditas utama penyumbang kenaikan IPH, dengan harga bawang merah naik 9,18% dan bawang putih naik 1,69% dibandingkan bulan sebelumnya, melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP).
Rakor ini menegaskan pentingnya kolaborasi pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong transformasi sosial melalui pendidikan, khususnya melalui program Sekolah Rakyat.
PUBLISHER: MAS’UD
Komentar