TEGAS.CO., KENDARI – DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) gubernur tahun anggaran 2021
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh dihadiri anggota dewan, Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas, pimpinan OPD, Forkopimda, serta tamu undangan lainnya, Selasa (28/6/2022). Pandangan umum fraksi DPRD dibacakan anggota Fraksi Partai Demokrat Abdul Salam Sahadia mewakili fraksi-fraksi.
Pertama, Fraksi PAN menekankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra memastikan pendapatan dan belanja daerah harus proposional, efesien, dan efektif.
“Jangan hanya diukur dengan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis aktual saja, namun harus terukur juga dari efesiensi dan efektifitasnya, jangan sampai terkesan ada penundaan-penundaan terhadap pengeluaran penggunaan belanja yang seyogyanya terencana oleh sistem terukur,” katanya membacakan pandangan umum Fraksi PAN.
Kedua, Fraksi Partai Demokrat. Salam Sahadia menyarankan angka pendapatan daerah yang telah mencapai angka maskimal perlu dipertahankan dan lebih ditingkatkan dengan segera melakukan pembenahan manajemen pengelolaan pendapatan daerah.
“Sebab peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai pembangunan daerah,” ujarnya.
Ketiga, Fraksi Nasdem menyarankan agar masing-masing SKPD harus melaksanakan audit perencanaan dalam penyerapan anggaran. Semua harus dihitung, termasuk sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki SKPD juga harus dihitung. “Jangan sampai sudah dikasih anggaran besar tetapi tidak tahu cara memanfaatkannya,” katanya.
Keempat, Fraksi PDIP. Salam Sahadia mengatakan, Fraksi PDIP berharap Pemprov Sultra harus lebih fokus dalam capaian percepatan pertumbuhan di bidang ekonomi, pembangunan fisik maupun mental, dan dapat terus menekan angka kemiskinan di Provinsi Sultra.
Selain percepatan pembangunan, Salam Sahadia menyampaikan pandangan umum Fraksi PDIP menyoroti Gedung Tower Bank Sultra yang pembangunannya sudah lama selesai namun hingga saat ini belum juga dimanfaatkan.
Kelima, Fraksi PKS mempertanyakan APBD 2021 realisasinya baru dilakukan di akhir semester pertama tahun anggaran 2021, progres dan fiksasi penanganan masalah tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di pelabuhan peti kemas Bungkutoko hingga saat ini belum ada kejelasan, dan realisasi PAD tahun lalu melampaui target.
“Namun demikian perlu penjelasan lebih lanjut dari mana sajak sumber-sumber PAD tersebut diperoleh?,” kata Salam Sahadia.
Keenam, Fraksi Golkar menilai postur anggaran harus proporsional, penggunaan belanja agar lebih efektif dan efisien, dan APBD harus terukur dari efesiensi dan efektifitasnya.
Ketujuh, Fraksi Gerindra meminta Pemprov Sultra terkait Dana Bagi Hasil (DBH) segera menyerahkannya sebelum tahun anggaran berakhir, pengalokasian anggaran yang representatif sesuai RPJMD dan RKPD, sinkronisasi penganggaran bantuan sosial antara kabupaten/kota dengan provinsi, dan pemprov juga harus perhatian pada urusan wajib non pelayanan dasar. pengembangan UMKM bisa mendapatkan perhatian berupa pemberian bantuan atau tambahan modal sehingga dapat memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi Sultra.
Kedelapan, Fraksi Kebangkitan Pembangunan Nurani Rakyat (PKB, PPP, dan Hanura) menekankan pemprov terus menagih pajak air permukaan pada perusahaan tambang di Sultra dengan melakukan langkah strategis dan inovatif.
“Pendapatan pada DBH, agar dilakukan rekonsiliasi kembali dengan semua stakeholder yang berkaitan, khususnya jumlah Ore dan olahan lainnya yang keluar dari bumi Sulawesi Tenggara,” kata Salam Sahadia.
Salam Sahadia berujar, Fraksi Kebangkitan Pembangunan Nurani Rakyat meminta pemprov kreatif dan inovatif dalam mencari sumber-sumber pendapatan yang dimungkinkan dari sektor pertambangan jangan hanya menerima DBH dari PNBP.
“Jangan kita hanya menjadi penonton terbaik di negeri sendiri akan tetapi ikut menjadi pemain terbaik dalam pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah,” tandasnya.
REDAKSI