TEGAS.CO,. MUNA BARAT – Juru bicara (Jubir) Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Pemkab Mubar), Sulawesi Tenggara, Muhammad Fajar Fariki, S.Sos, M.Si meluruskan alasan terkait pembangunan Rumah Jabatan (Rujab) di Waumere, Kecamatan Tikep.
Hal tersebut disampaikan guna menjawab presepsi negatif dan menghindari defisit kecerdasan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat.
Fajar menjelaskan, Pemkab Mubar dibawah komando Dr Bahri memfokuskan pembangunan Rujab Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD terpusat di Waumere bukan tanpa alasan.
Dalam desain pembangunan Rujab, lokasinya berada di Waumere yang masuk dalam kawasan perkotaan. Dimana, diantara lokasi lain dalam kota Laworo, Waumere sangat memenuhi kriteria, sebab dinilai strategis. Kota Laworo meliputi jalur ring road, terbentang dari Guali, Kecamatan Kusambi menuju Barangka sampai di SMA 1 Tikep.
“Bukan membesarkan Tiworo, tetapi wilayah tersebut masih masuk dalam administratif Kota Laworo,” ujar Jubir Pemkab Mubar, Fajar Fariki beberapa waktu lalu
“Rujab itu eloknya dibangun di lokasi yang strategis baik lahannya, mobilitas penduduk yang rame tentunya serta masyarakat mudah untuk bersilaturahim dengan pimpinan. Karena kalau di Bumi Praja jangan sampai masyarakat segan,” terangnya.
Mantan Lurah Sidodadi itu kembali memberikan pemahaman lagi terkait pembangunan Rujab. Ia mencontohkan saat dirinya masih tercatat sebagai ASN di Muna. Kala itu, Bupati Muna, Ridwan Bae mengambil langkah dengan membangun perkantoran yang dipusatkan di kelurahan Sidodadi. Menariknya, masyarakat tak berfikir subyektif melainkan obyektif.
“Masyarakat berpikir, pak Ridwan Bae membangun perkantoran di Raha ibukota Kabupaten Muna. Sama dengan PJ Bupati Mubar. Membangun di Waumere yang masuk dalam ibukota Muna Barat yakni Laworo. Saya gambarkan ini, agar tidak hadir suatu stigma atau label bahwa kita sedang mengalami defisit kecerdasan,” ungkapnya.
Olehnya itu, Fajar menyayangkan jika masih ada isu murahan yang ditujukan ke Pj Bupati Mubar terkait rencana pembangunan Rujab di Tiworo. Cara berpikir tersebut musti direkonstruksi dan tata ulang. Kritik itu harus punya ilmu juga, supaya rasional dan ada nilai edukasi.
“Bisa jadi kritik ini adalah ketidakpahaman dalam mendefinisihkan konsep kewilayahan dalam adiministrasi tata kota. Saya menyesalkan adanya isu ini,” ujar Mantan Kabag Humas Pemkab Muna itu.
Laporan: FAISAL
Publsiher: YUSRIF
