Lagi, Perawat Honorer Mengadu di DPRD Sultra 

tegas.co, KENDARI, SULTRA – Untuk kali keduanya ratusan perawat honorer perwakilan masing-masing daerah se- Sultra, mendatangi kantor DPRD Sultra untuk menyampaikan aspirasinya agar perawat mendapat perhatian akan nasib yang di gaji di bawah setandar UMP dan menghapuskan pekerja sukarela, Selasa (6/6).

perwakilan Perawat ini saat menyampaikan aspirasinya di DPRD Sultra. FOTO : FT
Perwakilan Perawat ini saat menyampaikan aspirasinya di DPRD Sultra.
FOTO : FT

Aksi yang di lakukan ratusan perawat ini merupakan aksi lanjutan yang di lakukan pada tanggal 18 bulan mei yang lalu, para perawat ini mengancam jika nasib mereka tidak di perhatikan maka mereka akan melakukan mogok pelayanan.

Iklan Antam HBA

Karena itu melalui aksi kali keduanya, perawat se Sultra ini meminta kepada wakil rakyat di parlemen untuk memperhatian akan nasib perawat yang di honor tidak wajar atau dibawah standar.

Selain menuntut honor yang sesuai dengan kerja mereka, ratusan perawat ini juga meminta agar pemerintah menghapuskan tenaga sukarela, yang mengabdi di rumah sakit, Puskesmas tanpa di bayar.

Menanggapi aksi perawat ini, Anggota Komisi I DPRD Sultra Suwandi Andi menolak adanya pekerja sukarela, dan tidak setuju dengan pengupahan di bawah UMP.

“pemerintah harus harus memperhatikan nasib tenaga perawat se Sultra ini, sebab tanpa perawat banyak orang yang tidak akan tertolong karena terlambat di tangani,” ujarnya saat menerima aspirasi ratusan perawat di gedung DPRD, pagi tadi, Selasa (6/6).

Ditambahkan, melalui moment ini, DPRD Suyltra juga berjanji akan menyampaikan aspirasi perawat ini kepada pemerintah agar mengalokasikan anggaran untuk honor perawat sesuai dengan UMP.

Sementara itu Ketua DPW PPNI Sultra Heriyanto meminta, dengan  tegas kepada DPRD Sultra untuk segera menuntaskan masalah ini, memperkerjakan perawat tanpa di upah, atau yang biasa di sebau tenaga sukarela, sama saja dengan bentuk perbudakan modern yang terjadi saat ini.

Hery mengharapkan,  kepada pemerintah agar kiranya, tidak ada lagi pengupahan Rp 200 ribu – 300 ribu perbulan yang di berikan kepada perawat honorer, sebab upah tersebut dianggap sangat minim, tidak sesuai dengan kerja perawat yang membutuhkan keahlian khusus dalam melakukan pekerjaan.

“Jika tuntutan perawat ini tidak di penuhi, maka seluruh perawat honorer se- Sultra, mengancam akan mogok melakukan pelayanan,” ancamnya.

FT

PUBLIZER : HERMAN

Komentar