tegas.co., KENDARI, SULTRA – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara (BPJS Kesehatan Sultra) menggelar pertemuan, Senin 15 April 2019. Pertemuan tersebut membahas persoalan data peserta BPJS dari kedua pihak.
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah Kota Kendari tersebut, Pemkot kendari diwakili oleh Sekda, Nahwa Umar. Salah satu tujuannya adalah meminimalisir potensi permasalahan mengenai kepesertaan BPJS kesehatan di masyarakat.
“Melalui forum ini, saya berharap data tersebut bisa dikonekkan dengan data yang ada di kesehatan, dukcapil, dan Pemkot juga, jadi, kalau data kita semua sama, jelas mana yang miskin dan mana yang kaya, saya rasa komplain mengenai kesalahan pembagian BPJS ke masyarakat tidak akan ada lagi,” ungkap Nahwa.
Nahwa mengakui jika selama ini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang terkait dengan data, terutama data mengenai ketenagakerjaan. Data-data tersebut, kata dia, masih ada yang belum sinkron dengan data yang dimiliki oleh Dinas Sosial.
“Masih ada problem di soal data. Sebagai mitra, penting untuk menjalin komunikasi antara Pemkot Kendari dengan BPJS, sehingga masalah-masalah mengenai BPJS yang ada di masyarakat bisa diselesaikan dengan baik,” tandasnya.
Komentar