TEGAS.CO, BAUBAU- DPRD Kota Baubau resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 785,73 miliar dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Baubau Ardin Jufri, ST, didampingi Wakil Ketua Natas Aryu Prawira Tamim, SM, MM dan Adriansyah Farmin, ST.
Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, SE, dalam sambutannya menyampaikan, penetapan APBD 2026 memiliki peran strategis sebagai penjabaran tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Baubau 2025-2029.
Visi pembangunan “Baubau Kota Budaya yang Ramah, Cerdas, Sejahtera, dan Bermartabat” akan dicapai secara bertahap melalui pengelolaan anggaran yang terarah dan tepat sasaran.
“APBD 2026 menjadi instrumen penting untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang sehat, efektif, dan berkelanjutan. Hal ini menjadi dasar kestabilan ekonomi serta mengoptimalkan alokasi anggaran di seluruh sektor pembangunan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wali Kota.
Dalam pelaksanaannya, Pemkot Baubau menekankan alokasi belanja berdasarkan target kinerja pelayanan publik pada tiap urusan pemerintahan.
Fokus penganggaran diarahkan pada urusan wajib terkait pelayanan dasar yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), urusan wajib pelayanan non-dasar, mandatory spending, serta belanja strategis lainnya.
APBD 2026 juga diselaraskan dengan arah Kebijakan nasional dan provinsi, termasuk tindak lanjut arahan Presiden RI.
Beberapa prioritas yang menjadi perhatian Kepala Daerah antara lain pengendalian inflasi, penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, pengangguran, percepatan perizinan berusaha dan pengembangan investasi, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, optimalisasi potensi daerah melalui revitalisasi kawasan strategis, serta alokasi anggaran untuk penyediaan makan bergizi gratis bagi siswa SD dan SMP.
Dengan penetapan APBD ini, Pemkot Baubau menegaskan komitmennya untuk menghadirkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Laporan: JSR