DPRD Konsel Gelar Paripurna Masa Sidang Kedua 2017

tegas.co., KONSEL. SULTRA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat paripurna masa
sidang kedua tentang penyampaian laporan hasil reses, sekaligus penutupan masa sidang kedua 2017.

DPRD Konsel Gelar Paripurna Masa Sidang Kedua 2017
DPRD Konsel Gelar Paripurna Masa Sidang Kedua 2017 FOTO : MAHIDIN

Paripurna tersebut digelar Senin, (29/5/2017) diruang rapat paripurna DPRD setempat. Dipimpin langsung Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo, S. Sos, M. Si didampingi Wakil Ketua I, Hapsir Jaya, A. Md, Wakil Ketua II, Nadira, SH serta dihadiri oleh seluruh Anggota DPRD Kab. Konsel.

Iklan Antam HBA

Dari laporan reses anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) I melalui juru bicaranya, Try Haryono menjelaskan, Dapil I terdiri dari 5 kecamatan yang meliputi Tinanggea, Lalembuu, Andoolo, Andoolo Barat dan Kecamatan Buke. dari hasil reses dikeluhkan beberapa program yang tidak efektif dijalankan. Seperti pada sektor pendidikan, pertanian, kesehatan dan seterusnya.

“Masih kekurangan guru atau tenaga pendidik, kekurangan pupuk atau benih, honor BPD Desa tidak ada, adanya penyimpangan dana indonesia pintar, infrastruktur poros jalan sangat mengkhawatirkan, takaran bensin pertamina di Kecamatan Lalembuu selalu kurang, pengadaan sarana air bersih tidak dapat difungsikan di Kecamatan Tinanggea, pembangunan jembatan yang putus, konflik tanah dan pencemaran limbah PT CAM di Desa Bumi Raya yang menimbulkan bau yang sangat menyengat,”ungkapnya.

Sedangkan laporan reses Dapil II yang disampaikan melalui juru bicara, Samsu SP, M. Si menyampaikan Dapil II meliputi Kec. Basala, Benua, Angata, Mowila, Sabulakoa, Landono, Ranomeeto Barat dan Kecamatan Ranomeeto. Ada beberapa hal masyarakat keluhkan seperti, pembangunan sarana dan prasarana desa deker, jalan dan jembatan mengalami kerusakan.

” Wilayah Dapil II hampir semua kecamatan sangat kekurangan tenaga guru, ketersediaan bibit dan pupuk yang menjadi permasalahan para petani yang sering datang tidak tepat waktu, beberapa masyarakat tidak mendapat jaminan kesehatan serta masyarakat mengusulkan pelurusan sungai,”ujar politisi Partai Golkar Konsel itu.

Untuk laporan reses  Dapil III yang disampaikan juru bicaranya, Anshari Tawulo, SE menyampaikan, Dapil III meliputi Kecamatan Baito, Palangga, Palangga Selatan, Laeya, Lainea, Konda dan Kecamatan Wolasi dengan melaporkan beberapa permasalahan. Diantaranya pada sektor jalan, kawasan hutan, batas wilayah, kesehatan dan sebagainya.

“Pengaspalan jalan di wilayah Kecamatan Baito 2015 ruas Alangga-Baito tidak terealisasi dengan baik, belum jelas batas status HTI tapi perusahaan sudah masuk dan sudah terjadi transaksi jual beli lahan oleh masyarakat dan pihak perusahaan. masalah batas wilayah Konsel dan Kota Kendari belum jelas, percetakan sawah perlu adanya irigasi yang mendukung hal itu serta normalisasi kali Laeya yang menimbulkan dampak banjir,”jelasnya.

Lanjut dia, sedangkan di Kecamatan Wolasi pembagian kartu sehat tidak merata, lahan persawahan masih dalam kawasan hutan produksi. Serta pengaspalan jalan Desa Lainea, PDAM tidak berfungsi dan di Desa Polewali ada obyek wisata yang diterlantarkan.

Laporan reses Dapil IV yang meliputi wilayah Kecamatan Moramo, Moramo Utara, Kolono, Kolono Timur dan Kecamatan Laonti melalui juru bicaranya, Hamrin, S. Kom menyampaikan beberapa hasil reses, yaitu di Kecamatan Moramo khususnya di Desa Landipo perekrutan tenaga kerja pada perusahaan PT. Sungai Raya yang melakukan perekrutan adalah dari Organisasi Masyarakat (Ormas) yang terkesan aneh.

“Kami juga menemukan anggota BPD dan LPM Desa dipilih tanpa melalui pemilihan secara demokratis dan dilantik oleh Kepala Desa. Sengketa lahan di Kecamatan Moramo dengan PT. Tiram, sementara ini adalah masalah lama tapi belum ada keputusan penyelesaiannya, masalah tapal batas antara Desa Ulusena dan Desa Sumber Sari, jembatan penghubung sangat tidak layak untuk dilewat, Kecamatan Kolono masih tentang tapal batas, permintaan pembangunan gedung sekolah madrasyah, sarana air bersih, kekurangan guru dan honor GTT. Kecamatan Laonti masyarakat meminta bibit unggul padi sawah, bantuan alat pertanian serta permintaan bantuan sertifikat prona,”terangnya.

Sementara itu Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo, S. Sos. M. Si mengatakan, semua penyampaian hasil reses anggota DPRD Konsel itu adalah aspirasi masyarakat yang diserap, mulai dari dapil I, II, III, dan IV.

“Semua hasil reses terkait dengan aspirasi masyarakat yang kita serap pada masa sidang II ini akan dimasukan pada program-program dewan. Dan akan langsung diberikan ke Bappeda untuk menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam merencanakan pembangunan, untuk kiranya memasukkan ke RKPD tahun 2018 mendatang,”tandasnya.

MAHIDIN

PUBLISHER : MAS’UD

Komentar