oleh

Kawal Kasus PT Toshida, Sahir : Jika Butuh Informasi Saya Siap Bantu

Logo tegas.coDireksi & Redaksi tegas.co mengucapkan Selamat & Sukses Konferensi PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PW)I Sulawesi Tenggara pada 9 - 11 Juli 2021 “Tingkatkan Profesionalisme Wartawan Di tengah Pandemi Covid19 Menyongsong HPN 2022 di Kendari””
Presidium Format Sultra, Sahir Barakati

TEGAS.CO,. SULAWESI TENGGARA – Kasus GAS.COdugaan penggelapan pajak yang menjerat manajemen PT Toshida Indonesia terus bergulir, kasus yang merugikan negara miliaran rupiah ini ikhwal Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBK-PKH).

Kasus tersebut saat ini telah memasuki tahap penetapan tersangka.

Presidium Forum Pemerhati Pertambangan (Format) Sulawesi Tenggara (Sultra), Sahir Barakati menjelaskan, bahwa sejak Desember 2019, ia dan rekan-rekannya kerap melakukan aksi demonstrasi terkait kasus penggelapan pajak tersebut.

Tidak hanya itu, lanjut Sahir, bahkan Format Sultra telah menyurati DPRD provinsi untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).

“Benar, sejak 2019 lalu kami sudah mulai mengawal kasus PT Toshida Indonesia ini”, ujarnya via telepon seluler. Kamis (17/6/2021).

Selai dugaan penggelapan pajak, kata Sahir, penambangan di luar IPPKH dan komersialisasi Terminal Khusus (Tersus) milik perusahaan lain yang belum ditetapkan oleh Kemenhub sebagai pelabuhan umum yang juga menjadi alasan mereka terus mengawal PT Toshida.

“Bahkan sampai 3 kali kami melakukan RDP bersama Komisi III namun dari PT Toshida Indonesia sendiri selalu tidak pernah hadir”, katanya.

Lebih lanjut, Sahir mengungkapkan, bahwa PT Toshida Indonesia memiliki kuota ekspor sebesar 1,4 juta metrik ton. Namun sayangnya perusahaan dengan kuota sebesar itu, tidak memiliki tersus ataupun pelabuhan jetty.

Dia juga menambahkan, berdasarkan hasil RDP dan data investigasi Format Sultra, PT Toshida menyewa Tersus milik 6 perusahaan pertambangan lain yang juga belum mendapatkan status menjadi pelabuhan pelayanan umum.

“Kami juga meminta Kejati untuk ikut memeriksa beberapa instansi termasuk Syahbandar Pomalaa serta 6 perusahaan yang diduga ikut terlibat dalam proses pemuatan ore nikel milik PT Toshida”, tambahnya.

Jika dibutuhkan oleh Aparat Penegak Hukum (APH), dia bersedia memberikan informasi apapun terkait PT Toshida.

“Sebab saya tau betul permasalahan yang terjadi, dua tahun kami selalu mengawal dan memantau perusahaan ini, bahkan ada salah satu pejabat yang diperiksa dua kali oleh Mabes Polri pada 2020 lalu kaitan dengan pelanggaran PT Toshida ini, yang sore tadi sudah ditetapkan sebagai tersangka”, tutupnya.

YUSRIF

DMCA.com Protection Status

Komentar