
KONAWE SELATAN, TEGAS.CO – Suara alat berat yang dulu jadi bunyi latar keseharian warga Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Konawe Selatan provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), kini nyaris tak terdengar lagi.
Sejak status quo penghentian aktivitas tambang nikel PT Wijaya Inti Nusantara (PT WIN) berujung pada gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mulai 10 Agustus 2026, ratusan keluarga di kawasan itu dipaksa menghadapi kenyataan yang jauh lebih berat daripada sekadar kehilangan pekerjaan.
Mereka kehilangan satu-satunya denyut ekonomi yang selama bertahun-tahun menopang hidup mereka.
Selama ini, Torobulu dan desa-desa sekitarnya di Kecamatan Laeya Konawe Selatan bertumpu pada satu penggerak ekonomi tunggal yaitu, PT WIN.
Ketika gaji ratusan pekerja berhenti mengalir, warung makan, kos-kosan pekerja pendatang, hingga jasa transportasi lokal ikut kehilangan pelanggan utamanya secara mendadak.
Pelaku UMKM di kawasan ini menghadapi tekanan kehilangan daya beli pelanggan.
Ini bukan sekadar persoalan individu yang kehilangan pekerjaan, melainkan kolapsnya sebuah ekosistem ekonomi lokal yang rapuh.

Di balik angka-angka PHK, ada persoalan yang jauh lebih personal. Bagaimana kepala keluarga membiayai kebutuhan makan sehari-hari, membayar listrik, dan menyiapkan seragam serta perlengkapan sekolah anak-anak mereka begitu penghasilan tetap terhenti akibat di PHK.
Empat bulan masa standby sejak April 2026 sudah menjadi periode kecemasan panjang bagi pekerja dan keluarganya.
Kini, dengan PHK resmi berjalan, kecemasan itu berubah menjadi kenyataan yang harus dihadapi setiap rumah tangga, anak, istri tanpa jaring pengaman yang jelas.
Yang paling rentan dari situasi ini adalah anak-anak. Mereka yang tengah menempuh pendidikan di jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi menghadapi ancaman nyata terhadap kelangsungan sekolah mereka. Semoga tidak putus sekolah.
Bukan karena kesalahan mereka, tetapi karena ketidakpastian nasib perusahaan tempat orang tua mereka bergantung yang menjadi satu-satunya tumpuan hidup yang berkesinambungan.
Ketika kebutuhan dasar rumah tangga saja sudah menjadi pertaruhan, pendidikan anak sering kali menjadi pos anggaran pertama yang dikorbankan, termasuk pengurungan jatah makan.
Inilah sisi paling manusiawi dari krisis ini, yang mestinya menjadi perhatian utama pengambil kebijakan, bukan sekadar catatan pinggir dari statistik ketenagakerjaan atau karena ketikpuasan segelintir orang.
Persoalan lapangan kerja pun tak sesederhana mencari pekerjaan baru, butuh perjuangan panjang dan biaya.
Keterampilan atau skill yang dikuasai pekerja selama bertahun-tahun di sektor pertambangan tidak serta-merta bisa dipindahkan ke sektor lain.

Sementara lapangan kerja formal alternatif di Laeya dan Konawe Selatan sangat terbatas dan membutuhkan keterampilan skill tambahan.
Bagi banyak warga, bekerja di PT WIN bukan pilihan karier di antara banyak opsi, melainkan salah satu dari sedikit peluang kerja formal yang tersedia di Konawe Selatan.
Ini bukan sekadar persoalan kepatuhan korporasi, melainkan juga cermin dari tata kelola penerimaan daerah (PAD).
Ketika tambang berhenti beroperasi, potensi kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan basis pajak yang menopang APBD ikut tergerus.
Pemerintah daerah menghadapi dilema, di satu sisi kehilangan potensi pendapatan dari sektor tambang, di sisi lain menanggung beban sosial dari PHK massal dan ekonomi lokal yang lumpuh tanpa APBD yang cukup kuat untuk menopang jaring pengaman sosial bagi warga terdampak.
Kasus PT WIN di Torobulu Konawe Selatan adalah potret kecil dari persoalan besar yang berulang di banyak kawasan tambang di Sulawesi Tenggara.
Warga Torobulu tidak menolak investasi. Yang mereka minta hanya kepastian. Kepastian bahwa anak-anak mereka tetap bisa bersekolah meski orang tua kehilangan pekerjaan.
Sebab selama ekonomi Torobulu dan Laeya masih digantungkan pada nasib satu perusahaan, setiap gejolak yang dialaminya akan terus menjadi taruhan bagi masa depan ribuan keluarga dan masa depan anak-anak yang tidak seharusnya menanggung akibat dari persoalan yang bukan mereka ciptakan.
OLEH: MAS’UD WARTAWAN







Komentar