oleh

Rapat DPRD Wakatobi Ricuh Antara Sekda dan Anggota

Logo tegas.coDireksi & Redaksi tegas.co mengucapkan Selamat & Sukses Konferensi PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PW)I Sulawesi Tenggara pada 9 - 11 Juli 2021 “Tingkatkan Profesionalisme Wartawan Di tengah Pandemi Covid19 Menyongsong HPN 2022 di Kendari””
Rapat kerja antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Wakatobi berakhir ricu.
Rapat kerja antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Wakatobi berakhir ricu.

TEGAS.CO.,WAKATOBI – Rapat amandemen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan pemerintah Kabupaten Wakatobi terkait Raperda pertanggung jawaban, Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) 2020 ricuh, Rabu (14/7/2021).

Semula rapat yang dipimpin Ketua DPRD Hamiruddin itu berjalan alot. Saat itu, Juru bicara Banggar, Muhammad Ikbal menanyakan komitmen Pemda Wakatobi soal beasiswa kedokteran.

Menurutnya, para dokter yang dibiayai oleh Pemda harus diikat dengan kontrak perjanjian. Sehingga Pemda tidak terus-terus dirugikan.

“Saya hanya mau rekontruksi bahwa kemarin (tahun lalu) kita telah gaung-gaungkan untuk kita simulasi lagi untuk dokter spesialis, bahkan kita bersama komitmen untuk menaikan insentifnya para dokter spesialis,” ungkapnya.

Akan tetapi, kata dia, jika demikian bentuknya (tanpa ada kontrak) bagi dokter penerima beasiswa maka akan muncul masalah-masalah yang terus dibuat oleh Pemda.

“Kalau begini kontruksinya maka (ada) kesalahan berpikir pak Sekda,” ujarnya.

Dia mengatakan beasiswa kedokteran sejatinya telah berjalan lama yaitu sejak pemerintahan Ir Hugua tapi hasilnya, mereka pulang kedaerahnya masing-masing.

“Apa artinya ini, bahwa mari lah kita bangun Wakatobi dengan serius karena ini Wakatobi kita bersama. Sehingga kami di DPRD tidak mengeluarkan suara-suara yang keras,” tegasnya.

Lebih jauh lagi, legislator dapil 4 ini mempertanyakan terkait penerimaan beasiswa Pendidikan Indonesia Pintar (PIP) di Wakatobi, khususnya di pulau Runduma. Pasalnya, hal ini pernah didiskusikan bersama Pemda. Ia pun menagih janji Pemda soal usulan pergantian kepala sekolah Satap Runduma.

“Saya tahu betul PIP di pulau Runduma itu pak karena selalu terima keluhan dari masyarakat,” ungkapnya.

Mendengar hal tersebut, Sekda La Jumadin mengajukan intrupsi kepimpinan sidang. “Izin, izin pimpinan. Saya juga punya hak untuk berbicara,” pinta Sekda, sambil memotong pertanyaan anggota DPRD ini.

Namun demikian, Ketua pimpinan sidang mempersilahkan anggota Muh Ikbal untuk melanjutkan pertanyaannya.

“Diselesaikan dulu, baru Pemda menjawabnya,” ucap Hamiruddin, memberi ruang pendapat bagi anggota DPRD muda ini.

Tak terima narasi bicaranya dipotong, Muh Ikbal, naik pitam. Ia pun terus menjelaskan maksud pertanyaannya. Hingga adu mulut pun terjadi.

“Ini perlu dijelaskan pak, karena saya tahu pasti PIP pulau Runduma,” ungkapnya.

“Jadi begini, pak ketua,” ucap Sekda dengan maksud ingin menjelaskan.

“Jangan dipotong, ini masih hak saya pak,” timpal Ikbal kepada Sekda.

“Saya juga punya hak disini untuk berbicara, pak Ikbal. Saya juga manusia,” kesal La Jumadin dengan nada tinggi.

Melihat situasi tidak kondusif lagi dengan saling lempar kata-kata, membuat Ketua DPRD memilih mengskorsi rapat. Kendati reaksi adu mulut pun masih terus berlanjut meski rapat sudah ditutup. Sejumlah OPD dan anggota DPRD lain tampak merelai perdebatan itu.

Perlu ditahu, rapat amandemen khusus DPRD tersebut mempertanyakan berbagai program dan capaian pembangunan Pemda selama tahun 2020 lalu. Alhasil, DPRD merangkum sebanyak 17 poin pertanyaan, yang perlu dijawab oleh Pemda, diantaranya soal pengelolaan anggaran deaerah.

Reporter : RUSDIN

Editor : YA

DMCA.com Protection Status

Komentar