TEGAS.CO., WAKATOBI – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II partai Golkar Kabupaten Wakatobi H. Arhawi menekankan kepada anggota fraksi partai Golkar di DPRD untuk pro aktif dan mengoptimalkan fungsi pengawasan guna mengontrol jalannya pemerintahan Haliana-Ilmiati Daud kedepan.
Tiga hal penting yang perlu dicermati oleh fraksi Golkar, yakni; Pertama, fraksi Golkar ditekankan agar mengawal anggaran ABPD perubahan 2021 secara cermat. Ia mengatakan, dalam 2021 berjalan, hampir tidak ada satu pun pemicu gerak ekonomi di daerah terhadap ekonomi masyarakat.
“Kenapa ini terjadi?. Barangkali terlambatnya para SKPD melaksanakan kegiatan di OPD masing-masing. Sehingga, dipandang perlu fraksi Golkar untuk melihat dan mempertanyakan apa yang sebetulnya menyebabkan para SKPD tidak membelanjakan anggaran di OPD-nya masing-masing,” ucapnya, Minggu (19/9/2021).
Dia menuturkan, jika ada program dan kegiatan yang direncanakan di APBD 2021, dan itu tidak dilaksanakan maka dikhawatirkan akan menghasilkan saviting (Silpa) di 2022 mendatang, dengan begitu akan berdampak pada daya serapan anggaran 2021.
“Bila ada program yang tidak terlaksana apalagi program itu sudah selesai perencanaannya, maka itu akan mempengaruhi daya serap anggaran pada SKPD masing-masing. Sehingga, penting untuk fraksi Golkar agar mencermati dan melihat ini semua agar menjadi telaah pada pembahasan APBD perubahan 2021 maupun APBD tahun 2022 mendatang,” tuturnya.
“Apalagi, pak Presiden RI Joko Widodo selalu menginstruksikan seluruh kepala daerah agar anggaran yang ditranfer/kirim ke daerah agar segara mungkin dibelanjakan, terlebih di zaman pandemi COVID-19, agar bisa dirasakan oleh masyarakat,” tambah Arhawi.
Kedua, lanjut Arhawi mengatakan terkait persoalan lelang jabatan eselon II atau JPT pratama, yang dibatalkan. Fraksi Golkar diminta agar berhati-hati dalam memutuskan anggaran berjalan. Sebab, kata dia, masalah lelang jabatan itu telah disiapkan alokasi anggaran oleh pemerintah sebelumnya.
“Soal lelang jabatan JPT bahwa anggaran untuk lelang jabatan sudah disiapkan 2021, dan itu sebagian sudah berjalan. Khawatirnya ini akan masalah jika akan dianggarkan di tahun 2022, maka itu akan double. Sehingga fraksi Golkar dipandang perlu melakukan evaluasi dan telaah yang komprehensif untuk meminimalisir penyalahgunaan anggaran di pemerintah,” ungkap bupati Wakatobi periode 2016-2021 ini.
Sementara yang ketiga yakni, fraksi Golkar diminta untuk melakukan telaah yang komprehensif terhadap janji politik atau visi misi pemerintahan saat ini. Hal ini terkait dengan kontrol anggaran, dengan begitu akan tercipta good government (pemerintahan yang baik).
“Fraksi Golkar harus memberi harapan kepada masyarakat untuk mengawal jalannya pemerintahan yang baru ini. Sehingga dapat mewarnai ruang demokrasi didalam pemerintahan saat ini,” tukasnya.
Reporter: Rusdin
Editor: Yusrif