TEGAS.CO,. NUSANTARA – Beberapa hari menjelang bulan Ramadhan tahun ini sudah terjadi kenaikan harga pangan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka inflasi Indonesia pada Januari 2022 sebesar 0,56 persen, yang dipicu kenaikan harga sejumlah bahan makanan. Kelompok makanan, minuman dan tembakau memberikan andil inflasi pada Januari sebesar 0,30 persen.
Tiga komoditas yang memberikan andil inflasi dalam kelompok bahan makanan adalah daging ayam ras dengan andil 0,07 persen, ikan segar 0,06 persen dan beras 0,03 persen. Kenaikan harga berbagai komoditas pangan yang belakangan ini kian mahal, sedikit banyak merupakan efek domino dari kenaikan harga minyak mentah di pasar global dan Perang Rusia-Ukraina.
Hal ini menyebabkan rentetan akibat, yang pada ujungnya memicu kenaikan harga berbagai komoditas pangan di dunia tak terkecuali di Indonesia. Sementara untuk komoditas pangan lainnya seperti cabai dan bawang merah, pemerintah menyatakan bahwa secara nasional produksi cabai dan bawang merah sangat mencukupi bahkan surplus, terutama pada saat musim kemarau.
Produksi tahunan Indonesia untuk cabai mencapai sekitar 1,378 juta ton dari kebutuhan konsumsi dalam negeri yang sebesar 800 ribu ton. Sedangkan produksi tahunan Indonesia untuk bawang merah mencapai sekitar 1,050 juta ton dari kebutuhan konsumsi dalam negeri yang sebesar 935 ribu ton. Namun, karena cabai dan bawang merah merupakan produk musiman dan belum ada pengaturan pola tanam, maka pada bulan-bulan tertentu akan mengalami defisit produksi sehingga ketika kebutuhannya meningkat seperti pada saat menjelang bulan Ramadhan, produksi tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumsi.
Hal ini yang kemudian menyebabkan harga cabai dan bawang merah seringkali bergejolak atau melambung pada bulan-bulan tertentu.
Meningkatnya sebagian besar harga komoditas pangan yang menyebabkan tingginya tingkat inflasi menjelang bulan Ramadhan memang bukan hal baru, karena permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pokok terutama pangan selalu meningkat setiap menjelang bulan Ramadhan.
Pemerintah terus berupaya untuk mengendalikan inflasi komoditas pangan terutama menjelang bulan Ramadhan. Jika harga-harga komoditas pangan semakin tidak terkendali, daya beli masyarakat akan turun. Kondisi ini pada akhirnya akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dan mengganggu stabilitas nasional.
Inflasi komoditas pangan yang tidak terkendali tentunya tidak hanya disebabkan oleh kurangnya produksi komoditas pangan itu sendiri, tetapi juga disebabkan oleh faktor-faktor lainnya. Faktor tersebut di antaranya proses distribusi berjalan kurang baik yang ditandai dengan disparitas harga antarwilayah dan antarmusim yang relatif tinggi, serta fluktuasi harga yang tidak terkendali.
Permasalahan pada proses distribusi diakibatkan oleh sarana dan prasarana distribusi yang kurang memadai, kondisi geografis yang berpulaupulau, sentra produksi yang tidak merata, koordinasi pelaksanaan distribusi yang belum lancar, margin distribusi yang tidak proporsional, aneka pungutan liar, dan posisi dominan pihak tertentu.
Distribusi berperan penting agar komoditas yang diproduksi produsen dan diinginkan konsumen tersedia dan diperoleh dalam bentuk, waktu, dan jumlah yang tepat. Hal inilah yang sangat sulit diwujudkan secara konsisten oleh pemerintah dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi komoditas pangan. saat ini pemerintah sedang mengkalkulasi jumlah produksi dan jumlah kebutuhannya untuk menentukan jumlah yang harus diimpor.
Oleh karena itu, walaupun pemerintah berusaha sekuat tenaga mengendalikan inflasi dengan menjaga kestabilan harga, peningkatan inflasi dan harga komoditas pangan sering sekali jauh di atas prediksi .
Upaya penting yang harus dilakukan pemerintah adalah meningkatkan produktifitas komoditas pangan melalui penerapan teknologi maju. Pemerintah juga harus mengatasi faktor-faktor lain yang secara langsung maupun tidak langsung turut memengaruhi tingkat inflasi dan fluktuasi harga komoditas pangan.
Hal ini harus dilakukan secara serius dan konsisten agar harga-harga komoditas pangan tidak melonjak naik di saat kebutuhan cukup tinggi, baik itu menjelang bulan Ramadhan maupun di masa-masa mendatang.
Faktor lainnya terkait dengan naik turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) dalam rentang waktu yang cukup singkat. Kebijakan pemerintahan untuk menerapkan skema subsidi tetap untuk solar dan minyak tanah, serta mencabut subsidi untuk premium memberi andil yang tidak sedikit terhadap fluktuasi harga komoditas.
Harga jual BBM dengan skema yang mengikuti pergerakan harga minyak dunia akan berpengaruh terhadap biaya transportasi dan logistik proses distribusi komoditas pangan. Adanya spekulan yang menimbun komoditas pangan sehingga harganya dapat meningkat tajam. Tindakan spekulan ini biasanya jutsru dilakukan ketika permintaan akan komoditas pangan mengalami kenaikan, seperti saat menjelang bulan Ramadhan.
Untuk menghindari lonjakan harga yang kian parah, pemerintah perlu rajin melakukan operasi pasar menjaga harga. Lalu memastikan semua pedagang dan distributor mengeluarkan stok mereka dan tak ditimbun agar harga tidak makin mahal.
Mengingat karakteristik demand pull inflation, kenaikan harga tidak terjadi jika peningkatan permintaan disertai dengan peningkatan penawaran atau jumlah barang beredar.
Pemerintah lebih sistematis menjaga struktur distribusi, bila terjadi kemacetan, atau mata rantai distribusi yang kelewat panjang, pemerintah bisa mengaktifkan semua instrumen untuk bertindak.
Pemerintah sedari awal juga menekankan perlunya peningkatan kualitas infrastruktur, baik pembangunan baru maupun perbaikan dan pemeliharaan. Hal ini menjamin proses pengangkutan tanpa gangguan.
Desentralisasi pemerintahan memungkinkan masing-masing kepala daerah lebih aktif menjaga perekonomian masing-masing daerah dari ancaman inflasi. Fungsi ini dijalankan oleh Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang kemudian bersinergi antardaerah untuk mengefektifkan sistem deteksi harga dan memperlancar jalur pasokan. Desentralisasi penanganan inflasi adalah langkah tepat mengingat karakter inflasi di masing-masing daerah tak seragam.
Dengan berbagai cara inilah yang menjadi kunci inflasi Ramadhan tahun ini dapat lebih dikendalikan. Inflasi Ramadhan sebagai inflasi musiman memang hampir tak mungkin dihilangkan.
Namun, dengan berhasil dikendalikan maka beban masyarakat terutama yang secara teoritis menjadi penanggung terberat inflasi, yaitu golongan berpendapatan tetap dan kaum penganggur yang tidak memiliki pendapatan, setidaknya dapat diringankan.
Penulis: Asrul Ashar Alimuddin (Statistisi BPS Kota Kendari)
Publisher: Yusrif