oleh

Ketua KNPI Konsel Soroti Lemahnya Penegakan Hukum Tambang Ilegal di Palsel

Ketua KNPI Konawe Selatan, Yusran, S.Pd

TEGAS.CO, KONAWE SELATAN – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Konawe Selatan (Konsel) Sulawesi Tenggara (Sultra), Yusran S.Pd sangat menyayangkan lemahnya kinerja aparat penegak hukum di jajaran Polres Konsel.

Kinerja yang dimaksud Yusran tersebut yaitu dalam melakukan pengawasan dan penindakan hukum terhadap pelaku penambangan nikel maupun tambang golongan C tanpa izin di wilayah hukum Desa Koeono dan Waturapa Kecamatan Palangga Selatan (Palsel) Konsel.

Padahal menurut Yusran, hal tersebut selain memberikan citra buruk terhadap kinerja kepolisian sebagai penegak hukum, penambangan ilegal juga sangat berpotensi merusak lingkungan karena tidak memiliki dokumen kajian dampak lingkungan.

“Pengawasan saja sangat lemah, apalagi mau bicara penegakan hukum pasti akan jauh dari harapan. Sementara, lokasi itu tidak jauh dari Polsek. Masa iya anggota tidak mengetahui ada kegiatan tambang illegal, kan aneh itu,” sesal Yusran.

Mantan Komisioner KPU Konsel ini menjelaskan, Kapolres pasti memahami karakteristik wilayah hukumnya adalah wilayah yang banyak memiliki IUP penambangan nikel dan rentan untuk disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam kegiatan penambang tanpa memiliki izin.

“Konawe Selatan ini banyak IUP penambangan ore nikel, kalau kecolongan berarti tidak ada tim yang dibentuk untuk melakukan pengawasan, atau anggota tidak melaporkan perkembangan situasi diwilayah hukumnya,” bebernya.

Dijelaskannya, lemahnya penindakan polisi terhadap tambang ilegal menjadi dasar penambang tanpa izin beraksi secara leluasa bahkan tidak segan-segan menerobos garis polisi.

Olehnya itu Polri harus meningkatkan pengawasan terhadap kinerja anggota, apalagi ada Perkap yang mengatur pengawasan melekat di tubuh polri, Kapolres bisa saja kena imbasnya jika ada oknum anggotanya terlibat dalam penambangan ilegal.

“Itu akibat adanya pembiaran yang dilakukan entah secara sengaja atau malah ada oknum ikut terlibat menikmati kegiatan penambangan tersebut. Ada istilah lahan koordinasi, semua di koordinasikan secara baik, apalagi informasi dari warga sudah pernah ada police line,“ ujar Yusran.

Ia menambahkan, saat ini KNPI sedang mengumpulkan data-data tambahan untuk dijadikan bahan pelaporan di Mabes Polri dan Kompolnas.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Konsel Iptu Hendriyanto SIK saat dihubungi via WhatsAppnya belum memberikan respon.

Laporan: MAN

Editor/ Publisher: YUSRIF

Komentar

DMCA.com Protection Status