TEGAS.CO,. KENDARI – Untuk membantu penerbitan hak kekayaan intelektual masyarakatnya, Pemerintah Kota (Pemkot) menjalin kerja sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tenggara (Sultra).
Kerjasama ini ditandai penandatanganan MoU antara Wakil Wali Kota Kendari Siska Karina Imran dengan Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenkumham Sultra Silvester Sili Laba, di salah satu hotel setempat, Senin (8/8/2022).
Ditemui usai penandatanganan, Siska Karina Imran mengaku siap mendukung Kemenkumham Sultra memfasilitasi masyarakat dalam mendaftarkan kekayaan intelektualnya.
Dia mendorong pelaku UMKM di Kendari mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya ke Kanwil Kemenkumham Sultra.
“Kami akan mendorong pelaku UMKM di Kota Kendari mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya, seperti merk dagang dan hal lainnya,” ucap Siska.
Kanwil Kemenkumham bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra menggelar Mobile Intelectual Property Clinic.
Acara tersebut dihadiri Gubernur Sultra Ali Mazi, Pelaksanaan (Plt) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu, upati, wali kota, Ketua DPRD Sultra H Abdurrahman Shaleh, Forkopimda, dan tamu undangan lainnya.
Plt Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI Razilu dalam sambutannya meminta Pemprov hingga kabupaten/kota memfasilitasi masyarakat untuk mendaftarkan kekayaan intelektual, karena ke depan ini akan menjadi aset sangat berharga bagi bangsa Indonesia.
“Sekarang kita punya pusat data kekayaan intelektual tidak berlebihan jika putra asal Sulawesi Tenggara mengambil peran,” ucapnya.
Sedangkan Gubernur Sultra Ali Mazi mengapresiasi Kanwil Kemenkumham yang telah menerbitkan dua sertifikat buat dirinya terkait budaya yang dia buat oleh gubernur.
Gubernur merasa bangga di Provinsi yang dipimpinnya banyak kebudayaan yang ditinggalkan para leluhur berupa khasanah intelektual diantaranya, lisan, tulisan, motif tenun, rumah adat, dan masih banyak lagi.
“Juga ada teknik pengobatan tradisional dan lain-lain, yang kesemuanya bisa diklarifikasi sebagai bagian dari kekayaan intelektual komunal khususnya ekspresi budaya dan pengetahuan tradisional,” ujar Gubernur.
REDAKSI