BAUBAU., TEGAS.CO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagai acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
Hal ini disampaikan Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas RI, Ir. Medrilzam, M.Prof. Econ, Ph.D dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026 dan Konsultasi Publik dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2029 di Ballroom Nirwana Buton Villa, Kota Baubau pada Senin 14 April 2025.
“RPJPD dan RPJMN menjadi referensi bagi kita semua dalam menyusun RPJMN, RPJMD, bahkan sampai di RKP dan juga RKPD yang sedang kita bicarakan hari ini,” ujar Medrilzam.
Tema RKP 2026 yang telah disepakati dalam sidang kabinet lanjutnya adalah kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi yang produktif dan inklusif. Tema ini dinilai sangat relevan dengan potensi dan tantangan yang dihadapi Sultra.
Dalam paparannya, Pengembangan Ekonomi Biru mendorong pemerataan pembangunan melalui penguatan kawasan transmigrasi dan perikanan berbasis ekonomi biru.
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui layanan kesehatan, penanggulangan stunting, dan pengembangan SDM berbasis perekonomian lokal.
Mengembangkan hilirisasi mineral dan industri berbasis sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Mempercepat reformasi pelayanan publik melalui pemanfaatan data sosial ekonomi terpadu dan penguatan kemampuan fiskal daerah.
Memasukkan unsur mitigasi dan adaptasi bencana dalam perencanaan pembangunan. Mengoptimalkan potensi pariwisata kepulauan melalui peningkatan konektivitas dan infrastruktur ramah lingkungan. Mengatur tata ruang untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan.
Pemerintah pusat menekankan pentingnya kemandirian fiskal daerah. Selama 25 tahun otonomi daerah, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah masih rendah, terutama di tingkat kabupaten/kota.
“Kami harapkan kita bisa membangun iklim investasi yang baik di tingkat lokal, tapi juga memberikan kontribusi kepada lokal,” ujar Medrilzam.
Pemerintah pusat juga menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6,3% pada tahun 2026. Untuk mencapai target ini, diperlukan komitmen dan sinergi dari seluruh pihak.
“Kami berharap Provinsi Sulawesi Tenggara dapat menyiapkan program dan kegiatan dalam RKPD yang mendukung dan sinergi dengan prioritas nasional,” pungkasnya.
PUBLISHER: MAS’UD
Komentar