TEGAS.CO, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, melakukan peninjauan langsung terhadap aset milik Pemerintah Provinsi Sultra di kawasan Nanga-Nanga, Kota Kendari, Selasa (24/6/2025).
Langkah ini dilakukan sebagai respons cepat atas penyusutan lahan negara yang tercatat awalnya seluas 1.000 hektare namun kini hanya tersisa sekitar 793 hektare.
Turut hadir mendampingi dalam kunjungan tersebut perwakilan DPRD Sultra, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari, Korem 143/Halu Oleo, serta sejumlah Kepala OPD dan pejabat teknis lingkup Pemprov Sultra.
Kawasan Nanga-Nanga selama ini dikenal sebagai wilayah aset strategis pemerintah yang rawan tumpang tindih kepemilikan akibat lemahnya sistem pengawasan dan pengelolaan selama bertahun-tahun.
Gubernur Andi Sumangerukka menyatakan, peninjauan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk keseriusan untuk menyelesaikan persoalan pertanahan yang mengendap terlalu lama.
“Kami tinjau langsung untuk memastikan kondisi di lapangan. Kami sudah sepakati untuk membentuk tim gabungan yang melibatkan Pemprov, TNI, BPN, dan pihak terkait agar masalah ini bisa dituntaskan, baik dari sisi administrasi maupun fisik,” tegasnya.
Penyusutan lahan sebesar 207 hektare dinilai bukan hal sepele. Ia memastikan proses penelusuran akan dilakukan secara terbuka dan berbasis data, agar setiap pihak bertanggung jawab atas apa yang menjadi hak rakyat.
“Jangan sampai warisan untuk rakyat ini raib tanpa jejak. Kita harus jaga bersama,” tambahnya.
Langkah tegas Gubernur layak diapresiasi, terlebih di tengah realita banyaknya aset pemerintah yang hilang diam-diam, tanpa jejak, dan tanpa pertanggungjawaban.
Namun, masyarakat Sultra tak hanya menanti pembentukan tim. Mereka menanti hasil konkret, mulai dari audit terbuka, pemulihan lahan yang hilang, hingga tata kelola aset yang lebih transparan.
Semoga penanganan kasus Nanga-Nanga ini tak berakhir di rapat dan dokumentasi, melainkan menjadi momentum besar dalam memperbaiki sistem pengelolaan aset daerah agar benar-benar menjadi milik rakyat, bukan segelintir elite
Komentar