TEGAS.CO,BAUBAU – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Ir. Hugua, M. Ling berdialog dengan kelompok nelayan dan pelaku usaha kelautan–perikanan di Hotel Zenith, Baubau, Jumat malam (4/7). Audiensi itu turut dihadiri Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, SE, Wawali Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc, Wakil Bupati Buton Syarifuddin Saafa, Pj. Sekda Buton Selatan La Ode Darus Salam, S.Sos., M.Si, serta sejumlah kepala OPD dari Baubau, Buton, Buton Tengah, Buton Selatan, dan Wakatobi.
“Potensi perikanan Kepton luar biasa. Sayangnya, kinerja ekonominya tercatat di pabean Makassar dan Surabaya, sehingga DAU dan DAK untuk Sultra tergerus,” kata Wagub Hugua.
“Kita harus memastikan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dicatat di Baubau—sumber devisa perikanan kita sendiri.”
Ia menegaskan Pemprov telah meminta staf ahli dan Dinas Perikanan Sultra bersurat kepada seluruh kepala daerah di Kepulauan Buton (Kepton) demi merumuskan solusi bersama. Menurut Hugua, hilirisasi industri berbasis perikanan—bersisian dengan perkebunan—menjadi tulang punggung ekonomi Sultra setelah sektor pertambangan.
Pengklasteran Potensi dan Dukungan Anggaran
Kepala Dinas Perikanan Kota Baubau Yulia Widiarti, ST, M.Si menjelaskan audiensi ini diinisiasi langsung oleh Wagub untuk “menyatukan visi” pelaku usaha dan nelayan se-Kepton.
“Kami sepakat membuat pengklasteran potensi perikanan setiap wilayah,” ujar Yulia.
“Implementasinya perlu sokongan APBD kabupaten/kota, provinsi, dan APBN agar produk olahan tak lagi sekadar dikirim ke Makassar, Surabaya, atau Jakarta, melainkan bisa ekspor langsung dari Baubau,” sambungnya
Langkah Lanjut
Rapat kerja lintas daerah akan digelar bulan ini guna memetakan titik tambat, cold storage, dan jalur logistik.
Pemprov menargetkan pencatatan PIB pertama di Pelabuhan Baubau paling lambat triwulan IV-2025.
Dinas Perikanan mengejar pilot project hilirisasi—fillet ikan dan produk beku UMKM—untuk diujicoba ekspor awal 2026.
Dengan koordinasi terpadu, pemerintah daerah berharap Kepton—akronim Kepulauan Buton—menjadi gerbang baru ekspor perikanan Indonesia Timur, sekaligus menaikkan indikator fiskal daerah lewat peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Komentar