KENDARI, TEGAS.CO. – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Pelindo Kendari pada Senin, 14 Juli 2025. Rapat yang membahas kerusakan parah jalan menuju Terminal Petikemas Newport Kendari ini menghasilkan kesepakatan solusi jangka pendek dan panjang untuk mengatasi permasalahan tersebut.
RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Sultra, Hj. Suleha Sanusi, wakil Ketua DPRD, Sultra, Hj. Hasmawati, SE, H. Suwandi Andi, H. Abdul Halik dan H. Aflan dan sejumlah anggota lainnya, General Manager PT Pelindo Kendari Herianto, perwakilan Pemerintah Kota dan Provinsi Sultra, Ikatan Driver Truk Kontainer, pengusaha kontainer, dan KSOP Kendari.
RDP ini merupakan respons atas keluhan para sopir truk kontainer mengenai kondisi jalan di Bungkutoko yang rusak parah.
Anggota Komisi III DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), H. Suwandi Andi, mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak di Terminal Petikemas Kendari Newport khususnya di sekitar Pelabuhan.
Kerusakan jalan tersebut, menurut Suwandi, telah menimbulkan kerugian bagi para pengemudi truk kontainer dan berdampak pada perekonomian daerah.
Suwandi menyoroti besarnya kerugian yang dialami para pengemudi akibat kerusakan jalan. Ia mempertanyakan tanggung jawab pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan perusahaan pelabuhan, dalam mengatasi masalah ini.
“Kita bicara teknis sekarang. Di mana tanggung jawabnya? Kalau besok tidak diperbaiki, bukan perusahaan yang bertanggung jawab, tapi pemerintah,” tegas Suwandi. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan PT Pelindo untuk mencari solusi yang cepat dan efektif.
Pertemuan Komisi III DPRD Kendari dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah kota dan provinsi, serta PT Pelindo, telah menghasilkan kesepakatan untuk penanganan sementara kerusakan jalan.
Namun, Suwandi menekankan perlunya komitmen yang lebih kuat dari semua pihak untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat untuk memastikan solusi yang tepat dan berkelanjutan.
“Kita tidak mau menunggu korban jiwa baru bergerak. Kita harus mencari solusi terbaik hari ini,” tambah Suwandi. Ia berharap agar masalah kerusakan jalan di Kendari Newport dapat segera diselesaikan untuk menghindari kerugian lebih lanjut dan memastikan kelancaran aktivitas ekonomi di daerah tersebut.
Solusi Jangka Pendek: Penimbunan dan Perataan Jalan
Sebagai langkah cepat, Pemerintah Kota Kendari akan menyediakan material agregat kelas B, sementara PT Pelindo Kendari akan berkontribusi guna perbaikan jlan dimaksud.
Kontribusi ini pihaknya akan membantu untuk penimbunan dan perataan jalan, yang ditargetkan selesai dalam waktu 1-2 hari.
General Manager Pelindo Kendari, Herianto, menjelaskan bahwa digunakan untuk penanganan darurat untuk menghindari terjadinya Accident.
“Untuk jangka pendek, kita kontribusi akan timbun dan ratakan jalan,” ujarnya. “Kita sudah sepakat dengan pemerintah provinsi dan kota.” Ia menambahkan bahwa Pelindo Kendari sebelumnya juga telah melakukan penimbunan jalan menggunakan sekitar 200 truk dalam beberapa hari terakhir.
Solusi Jangka Panjang: Pembangunan Rigid Pavement
RDP juga menyoroti akar masalah kerusakan jalan, yaitu ketidaksesuaian kapasitas jalan yang hanya 8 ton dengan beban kontainer yang mencapai 20-30 ton.
Menanggapi hal ini, Pemerintah Kota dan Provinsi Sultra mengusulkan pembangunan rigid pavement (perkerasan kaku) melalui dana Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJDR) sebagai solusi permanen.
Kepala Bidang Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Harbunadin, menjelaskan bahwa jalan kota umumnya didesain untuk beban maksimal 8 ton.
Namun, mengingat Terminal Petikemas merupakan simpul transportasi penting, konstruksi jalan yang lebih kuat sangat dibutuhkan.
“Rigid pavement didesain untuk menahan beban di atas 8 ton,” jelas Harbunadin. “Kerusakan jalan yang terjadi saat ini disebabkan karena perkerasan yang belum tuntas.” Pemerintah Kota Kendari berkomitmen untuk mempercepat proses pengusulan pembangunan jalan ini sebagai skala prioritas, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan,”katanya.
PT Pelindo Kendari menjelaskan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kepelabuhanan dilaporkan langsung ke Kementerian Perhubungan, dan dana CSR diajukan setiap tahun dengan besaran yang ditentukan oleh pusat.
Terkait solusi jangka panjang yang membutuhkan dana sekitar Rp 20 miliar, Herianto menyatakan akan dilakukan due diligence bersama Komisi III DPRD Provinsi dan Kota Kendari.
Komitmen Alfi/Ilfa dan Standar Internasional
Ketua DPW Alfi/Ilfa, Abdul Rahim Nabo, menegaskan komitmennya dalam mendampingi para sopir angkutan kontainer.
Ia menyoroti pentingnya kesesuaian antara kapasitas jalan dan muatan kontainer. “Jalan yang hanya beraspal mungkin tidak mampu menahan beban kontainer yang beratnya bisa mencapai 10 ton. Kapasitas jalan harus seimbang dengan muatan kontainer yang maksimal 24 ton,” ujarnya.
Abdul Rahim Nabo juga menekankan bahwa standar internasional ISO untuk kontainer harus dipertimbangkan dalam pembangunan infrastruktur jalan.
“Kontainer memiliki standar ISO dan aturan internasional yang harus dipatuhi. Jalan harus mampu menampung beban tersebut dan tidak boleh terjadi overload,” tegasnya.
RDP ini menyepakati pelaksanaan solusi jangka pendek segera dan pembahasan solusi jangka panjang yang lebih mendalam dengan melibatkan semua pihak terkait.
Perbaikan jalan jangka pendek ini diharapkan dapat segera mengatasi masalah kerusakan jalan dan memastikan kelancaran distribusi barang di Kendari dan sekitarnya.
PUBLISHER: MAS’UD