TEGAS.CO, BAUBAU – Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau terus berkomitmen meningkatkan perlindungan dan rasa aman bagi perempuan dan anak di wilayahnya.
Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang dilaksanakan di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Baubau, Kamis (17/7/2025).
Ketua Tim Penggerak PKK Kota Baubau, Hj. Aryati Yusran, yang mewakili Wali Kota Baubau dalam kegiatan tersebut, menyoroti tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Berdasarkan data UPTD PPA Kota Baubau, tercatat sebanyak 75 kasus sepanjang tahun 2024. Sementara itu, sejak Januari hingga Juni 2025, telah terjadi 25 kasus, yang sebagian besar merupakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pelecehan seksual.
“Meski angka ini mengkhawatirkan, namun di sisi lain menunjukkan bahwa sistem pencatatan dan pelaporan kita telah berjalan cukup baik. Masyarakat semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam menghadapi tindak kekerasan,” ungkap Hj. Aryati.
Ia juga mengapresiasi peran UPTD PPA DP3A Kota Baubau yang selama ini menjadi garda depan dalam memberikan layanan perlindungan dan pendampingan kepada korban.
Lebih lanjut, Hj. Aryati menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memperkuat upaya perlindungan ini.
Dalam forum koordinasi tersebut, ia mengajak berbagai pihak, seperti Polres, Kementerian Agama, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Pengadilan Agama, Biro Layanan Psikologi, perguruan tinggi, media, serta komunitas untuk terus menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis.
“Tujuan kita bukan hanya menuntaskan kasus, tetapi lebih dari itu, bagaimana melakukan pencegahan melalui edukasi yang masif dan berkelanjutan kepada masyarakat,” ujarnya.
Rapat ini juga menjadi bagian dari strategi percepatan transformasi kinerja lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, BLUD-RSUD, dan instansi terkait lainnya.
Hj. Aryati juga menekankan pentingnya penguatan SDM baik ASN maupun tenaga teknis dan fungsional yang profesional, jujur, akuntabel, serta memiliki literasi digital yang mumpuni.
Selain itu, pendekatan keadilan restoratif turut didorong dalam penyelesaian kasus kekerasan, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi pemulihan tanpa mengedepankan pembalasan dendam.
Pendekatan ini dinilai lebih manusiawi dan relevan dalam konteks kekerasan berbasis relasi personal, kecuali pada perkara khusus (lex specialis) yang tidak dapat diselesaikan melalui jalur ini.
“Kuncinya adalah adanya itikad baik dari seluruh pihak untuk menyelesaikan konflik. Namun kadang, dibutuhkan pihak ketiga sebagai fasilitator untuk mewujudkan hal tersebut,” pungkasnya.
Dengan komitmen bersama dan langkah kolaboratif yang terukur, Pemkot Baubau berharap perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat ditingkatkan secara signifikan, sejalan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.