KONAWE UTARA, TEGAS.CO., Minggu 19 Juli 2025 – Di jantung Sulawesi Tenggara, di mana hijaunya hutan dan birunya laut pernah menjadi denyut nadi kehidupan, kini terhampar luka menganga.
Konawe Utara, sebuah nama yang dahulu bersanding dengan kekayaan alam, kini bergema dengan kisah pilu tentang tanah yang tercabik dan air yang keruh.
Di balik gemuruh alat berat dan janji-janji investasi, tersimpan tragedi lingkungan dan kemanusiaan yang tak seimbang, sebuah ironi pahit yang disuarakan lantang oleh Dra. Hj. S.B. Wiryanti Sukamdani, tokoh DPP PDI Perjuangan Bidang Pariwisata.
Sorot matanya tajam menembus lapisan persoalan: kesehatan masyarakat yang terenggut, limbah nikel yang merajalela mencemari lingkungan, hingga ancaman serius terhadap pertumbuhan otak anak-anak.
“Baginya tidak seimbang dampak negatif pada masyarakat,” lontar perwakilan partai, menggarisbawahi kegagalan pembangunan infrastruktur yang tak pernah berpihak pada rakyat.
Laut yang Merah, Tanah yang Gundul:
Jejak Kehancuran Lingkungan Konawe Utara, dengan cadangan nikelnya yang melimpah, telah menjadi medan pertempuran antara ambisi ekonomi dan kelestarian alam.
Aktivitas penambangan dan pemrosesan nikel telah memuntahkan limbah berupa logam berat seperti nikel, kobalt, dan besi, yang mencemari air tanah dan air permukaan.
Laut yang dulunya jernih, kini berubah warna menjadi merah atau oranye, terkotori oleh limbah ore nikel yang mengalir tanpa henti.
Dampak visual ini hanyalah permukaan dari kehancuran yang lebih dalam. Ekosistem laut, termasuk terumbu karang, mengalami kerusakan parah akibat pemutihan dan sedimentasi, mengancam populasi ikan dan biota laut lainnya.
Nelayan di Desa Mandiodo, yang dulunya menggantungkan hidup pada laut, kini mengeluh sulitnya mendapatkan ikan karena laut yang keruh dan karang yang tertimbun lumpur.
Bahkan, pendangkalan pantai menjadi ancaman nyata akibat tidak adanya pengelolaan pertambangan yang bertanggung jawab oleh setidaknya 11 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di Blok Mandiodo.
Tak hanya laut, daratan pun tak luput dari penderitaan. Hutan-hutan di Konawe Utara tergerus, menyisakan bukit-bukit gundul yang rentan erosi dan longsor.
Lahan pertanian dialihfungsikan menjadi area pertambangan, merampas mata pencarian petani.
Kasus kematian massal ikan bandeng di tambak milik warga seperti Kamriadi di Konawe, akibat tercemar debu batu bara dari PLTU captive perusahaan smelter nikel, menjadi bukti nyata betapa rapuhnya ekosistem di hadapan eksploitasi yang abai Amdal.
Harga yang Dibayar Rakyat: Kesehatan dan Kesejahteraan yang Terenggut
Di balik angka-angka produksi nikel yang fantastis, tersembunyi kisah-kisah pilu tentang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang merosot drastis.
Paparan limbah nikel telah menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Warga melaporkan gatal-gatal, dan studi menunjukkan risiko paparan polutan pertambangan nikel terhadap kejadian anemia pada remaja di SMA Negeri 1 Bondoala, Konawe.
Lebih mengkhawatirkan lagi, nikel dalam dosis tinggi atau paparan jangka panjang bersifat toksik dan karsinogenik, memicu keracunan dan kanker.
Logam berat ini dapat merusak ginjal, sistem kardiovaskular, reproduksi, dan imunologi. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa paparan nikel dapat mengganggu ekspresi gen tanpa mengubah struktur DNA, sebuah proses yang dikenal sebagai perubahan epigenetik, yang bisa bersifat permanen dan diwariskan ke generasi berikutnya.
Mata pencarian tradisional seperti bertani dan melaut kini menjadi sulit, bahkan mustahil. Petambak ikan seperti Amir, yang dulunya mampu menyekolahkan tiga anaknya hingga sarjana dari hasil tambak, kini terpuruk dan hanya bergantung pada sawahnya yang juga terancam.
Penurunan hasil tangkapan ikan telah mengurangi pendapatan nelayan secara signifikan, menciptakan ketidakpastian ekonomi dan penurunan kualitas hidup.
Janji yang Menguap, Impunitas yang Mengakar
Kegeraman Wiryanti Sukamdani bukan tanpa alasan. Janji-janji manis investasi yang akan membawa kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur yang lebih baik bagi masyarakat seringkali hanya menjadi fatamorgana.
Ombudsman RI menemukan bahwa jalan umum di sekitar area tambang tidak terpelihara, baik oleh perusahaan maupun pemerintah daerah. Lebih jauh, praktik penambangan ilegal masih marak, memanfaatkan celah IUP perusahaan nikel, seperti yang diduga terjadi pada PT KAA atau PT Rosini, meskipun PT Apollo membantah keterlibatannya.
Kasus hukum yang melibatkan penyelewengan perizinan di Blok Mandiodo, yang sempat dikuasai PT Antam Tbk, menunjukkan betapa kompleksnya masalah ini, di mana penegakan hukum seringkali belum tuntas.
Kondisi ini menciptakan ketidaksetaraan sosial yang mencolok. Masyarakat lokal seringkali tidak memiliki daya tawar yang cukup dalam proses pengambilan keputusan terkait pertambangan, meningkatkan kesenjangan antara industri tambang, pemerintah, dan rakyat.
Panggilan untuk Keadilan dan Keberlanjutan
Kisah Konawe Utara adalah cerminan dari sebuah sistem yang gagal menyeimbangkan antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab lingkungan serta sosial.
Ketika kesehatan masyarakat terancam, mata pencarian hancur, dan lingkungan tercemar, pembangunan infrastruktur yang tak berpihak pada rakyat menjadi sebuah ironi yang menyakitkan.
Sudah saatnya pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan bertindak tegas. Penegakan hukum yang adil dan transparan, audit menyeluruh terhadap seluruh izin pertambangan, serta komitmen nyata terhadap praktik penambangan yang bertanggung jawab adalah keharusan.
Konawe Utara bukan sekadar ladang nikel, melainkan rumah bagi ribuan jiwa yang berhak atas lingkungan yang sehat dan masa depan yang layak.
Jeritan bumi dan rakyatnya harus didengar, sebelum kekayaan yang dieksploitasi hanya menyisakan kehancuran yang tak terpulihkan.
PUSPAHAM Sultra mengajak seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Tenggara untuk turut mengawasi dan memperjuangkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Jangan biarkan Sulawesi Tenggara menjadi korban ambisi ekonomi yang mengorbankan alam.
Direktur PUSPAHAM Sultra, Kisran Makati, dengan tegas menyatakan bahwa hilirisasi tanpa reklamasi adalah jalan pintas menuju bencana ekologi.
Ia mendesak pemerintah untuk bertindak tegas, memastikan perusahaan tambang bertanggung jawab penuh atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
PUSPAHAM menyerukan peran media untuk menyuarakan isu krusial ini demi mendesak pemerintah bertanggung jawab melindungi lingkungan dan masyarakat Sulawesi Tenggara.
“Ini bukan sekadar masalah lingkungan, ini soal masa depan generasi mendatang!” tegas Kisran. “Reklamasi bukan pilihan, tapi keharusan!” teriaknya.
PENULIS: MAS’UD