TEGAS.CO, KENDARI – Pemerintah Kota Kendari resmi mengaktifkan 65 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang tersebar di seluruh wilayah kelurahan, Senin (21/7/2025).
Langkah ini sejalan dengan peluncuran nasional 80.000 koperasi KKMP oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, yang digelar secara daring dan diikuti langsung oleh Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM.
Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa koperasi harus menjadi wadah penggerak ekonomi warga yang benar-benar dirasakan dampaknya.
“Pemerintah Kota Kendari akan terus mendampingi dan memfasilitasi KKMP agar bisa berjalan efektif, produktif, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, kehadiran koperasi tidak boleh hanya sebatas legalitas atau papan nama.
Pengurus diminta bekerja dengan integritas tinggi agar koperasi benar-benar hidup di tengah masyarakat dan menjadi solusi ekonomi skala kelurahan.
Di Kendari, peresmian ditandai dengan penyerahan dokumen akta pendirian, kartu anggota, serta papan nama koperasi oleh Wakil Wali Kota Kendari, Sekretaris Daerah, dan unsur Forkopimda kepada para perwakilan pengurus KKMP.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kendari, Syarifuddin, menyebut seluruh koperasi telah menyelesaikan legalitas 100 persen, termasuk akta notaris, SK AHU, nomor induk koperasi, dan pendaftaran anggota.
“Kami telah mendistribusikan 3.250 kartu anggota, dengan masing-masing koperasi menerima 50 kartu. Selain itu, tim pendamping profesional juga sedang mengawal penyusunan rencana bisnis koperasi,” jelasnya.
Seluruh KKMP juga sudah memiliki microsite resmi yang disiapkan langsung oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI. Langkah ini diambil sebagai bentuk adaptasi koperasi terhadap ekosistem digital.
65 koperasi ini bukan sekadar angka. Ia adalah harapan baru untuk menyuntikkan semangat ekonomi dari bawah.
Namun, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh peluncurannya tetapi oleh kesungguhan para pengurus, konsistensi pendampingan, serta keberanian menghadirkan manfaat nyata di tengah masyarakat.
Pemerintah telah membuka jalan, tapi tantangan sesungguhnya ada di pelaksanaannya. Koperasi harus bergerak, bukan menunggu. Harus memberi dampak, bukan hanya dokumen.
Jika KKMP benar-benar dikelola dengan semangat kolaboratif, maka kelurahan bisa menjadi pusat kekuatan ekonomi baru yang lebih adil, merata, dan berakar pada kebutuhan nyata warga.
Kita tidak butuh koperasi yang hanya hidup di laporan kita butuh koperasi yang hidup di lapangan.