Audiens komisi IV dengan Direktorat PSKBA & Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Kemensos RI tanggal 24Juli 2025
JAKARTA., TEGAS.CO – 24 Juli 2025 – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) hari ini Kamis menggelar pertemuan dengan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) dan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Pertemuan ini bertujuan untuk membahas Setidaknya 3 agenda utama, Pertama Lumbung Sosial, Kepengurusan Forum CSR Kemensos di Provinsi dan permasalahan aktivasi Karang Taruna di Sultra yang hingga saat ini belum terbentuk kepengurusan aktif.
Ketua Komisi IV DPRD Sultra, Andi Muh. Saenuddin, dalam kesempatan tersebut menyampaikan keprihatinannya terkait kondisi Karang Taruna di Sulawesi Tenggara.
“Kami ingin mendapatkan gambaran informasi yang jelas mengenai kondisi Karang Taruna di Provinsi Sultra. Ada indikasi kuat bahwa Karang Taruna di provinsi kami saat ini tidak aktif, bahkan masih dijabat oleh Karateker yang jg entah sampai kapan,” ujar Andi Muh. Saenuddin.
Ia menambahkan bahwa informasi yang diterima dari Dinas Sosial Provinsi Sultra mengenai Karang Taruna masih simpang siur.
“Gambaran dari Dinas Sosial Provinsi hari ini mengatakan bahwa sudah ada karakter di provinsi kita ini, karakter yang saya kurang tahu sudah berapa lama dan ini sampai kapan, gambaran kayak gimana juga belum pernah hadir kepada kami secara terbuka,”keluhnya.
Menurut Andi Muh. Saenuddin, meskipun sebagian Karang Taruna di tingkat kabupaten masih aktif, pihaknya kesulitan mendapatkan informasi komprehensif dari Dinas Sosial Provinsi.
“Di kabupaten sebagian aktif, makanya kami hadir di sini ingin mendapat informasi yang berimbang. ketika Dinas Sosial, tetapi ketika kami bertanya ke Dinas Sosial, kadang-kadang jawabannya ‘Oh itu ada pengurusnya, Pak.’ Oleh karenanya kami hadir ke sini. Mudah-mudahan bisa diberi kejelasan,” tegasnya.
Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret untuk mengaktifkan kembali peran Karang Taruna di Sulawesi Tenggara, mengingat pentingnya organisasi kepemudaan ini dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah.
Begitupun dengan Forum CSR yang dibentuk di Provinsi Sultra berdasarkan Permensos Nomor 09 Tahun 2020, Di Sultra sudah ada pengurusnya terbentuk tahun 2025 melalui Sk Gubernur, namun belum jelas program kerjanya apa, siapa pengurusnya yg aktif saat ini , bahkan terpenting harusnya jg sdh dibentuk di 17 kabupaten kota.
Agenda utama permintaan audiens komisi IV ke Kementerian sosial adalah soal Usulan Lumbung Sosial, Satgas Penanggulangan dan Tanggap Bencana.
Anggota komisi IV yang hadiri audience dengan Direktorat PSKBA dan Direktorat pemberdayaan Masyarakat hari ini, Kamis 24 Juli 2025. Andi Muhammad Saenuddin, Laode Musafar, Mutazaim Saefullah, Ali Mardan
Direktorat PSKBA Kemensos menanggapi bahwa Lumbung Sosial adalah Program Kampung Siaga Bencana, harusnya Provinsi Sultra bsa mendapat bantuan dari pusat yang banyak, namun pusat melalui tim satgas butuh update data dari kabupaten kota.
Data saat ini di berapa kabupaten di Sultra masih sangat minim, bahkan ada kabupaten yang masih gunakan data 2013, 2017. Harusnya sudah ada update data calon penerima bantuan PSKBA terkini 2025 diserahkan ke Satgas di pusat.
PUBLISHER: MAS’UD