JAKARTA, TEGAS.CO – Gemintang harapan merekah di ufuk Sulawesi Tenggara (Sultra) seiring persiapan Kota Kendari menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah (Rakornas PHD) 2025. Gubernur Andi Sumangerukka, dalam lawatannya ke Jakarta, Selasa (5 Agustus 2025), bertemu langsung dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, menyatukan tekad untuk menyukseskan gelaran akbar ini.
Di ruang kerja Gedung A Kemendagri, kedua tokoh bertukar gagasan, di bawah tatapan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik, sang arsitek Rakornas PHD. Suasana hangat mencerminkan semangat sinergi yang membara antara pusat dan daerah.
Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan kesiapan Sultra menyambut 2.222 peserta dari seluruh penjuru Indonesia, termasuk para gubernur, ketua DPRD, hingga kepala biro hukum. Rakornas yang dijadwalkan pada 26-28 Agustus ini diharapkan menjadi panggung untuk memperkuat kualitas regulasi dan tata kelola produk hukum di daerah.
Mendagri Tito Karnavian menyambut baik inisiatif Sultra, menyatakan dukungan penuh dan kesediaannya untuk hadir. Tak hanya itu, sejumlah menteri kabinet, termasuk Menteri Hukum, Menteri Ekonomi Kreatif, serta Menteri Investasi/Kepala BKPM, telah mengonfirmasi kehadirannya, menambah semarak acara ini.
Rakornas PHD 2025 mengusung tema “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Astacita”, sebuah tema yang menempatkan regulasi daerah sebagai kunci untuk membuka keran investasi yang sehat dan berkelanjutan, selaras dengan cita-cita pembangunan nasional.
Akmal Malik menambahkan, Rakornas kali ini akan menjadi yang terbesar dalam sejarah, bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum krusial untuk memperkokoh peran hukum daerah dalam mendorong investasi dan mewujudkan visi pembangunan nasional.
Kompleks Kantor Gubernur Sultra akan menjadi pusat kegiatan, dengan agenda utama berupa apel bersama dan rapat koordinasi nasional. Talkshow dengan narasumber dari berbagai kementerian serta pameran produk ekonomi kreatif akan menambah daya tarik acara ini.
Puncak acara akan ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Mendagri dan Menteri Hukum tentang sinergi pembentukan produk hukum daerah, sebuah simbol kolaborasi dalam sistem regulasi nasional.
Rakornas PHD 2025 bukan hanya sebuah acara, tetapi sebuah panggung bagi Sultra untuk menunjukkan komitmennya dalam reformasi kebijakan hukum di tingkat daerah. Melalui kegiatan ini, Sultra bertekad mewujudkan produk hukum yang berkualitas, investasi yang mudah, dan pemantapan Astacita sebagai kompas pembangunan nasional yang berkelanjutan.
PUBLISHER: MAS’UD