KENDARI., TEGAS.CO — Di bawah langit biru Kendari yang cerah, sebuah pertemuan penting bagi masa depan regulasi dan investasi di Indonesia sedang bersiap untuk digelar. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memilih bumi Sultra sebagai latar untuk Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah (PHD) Tahun 2025, sebuah perhelatan yang bukan sekadar pertemuan formal, melainkan sebuah kolaborasi untuk merajut kerangka hukum yang lebih berkeadilan dan berkecepatan.
Seperti sebuah armada yang bersiap mengarungi samudera kebijakan, para peserta dari seantero Nusantara akan berlabuh di Sultra dari tanggal 26 hingga 28 Agustus mendatang. Mereka adalah nahkoda-nahkoda daerah: para Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, Bupati, Walikota, beserta para ahli hukum dan perundang-undangan daerahnya.
Semuanya berkumpul dengan satu kompas: membenahi produk hukum daerah untuk mewujudkan kemudahan investasi dan memantapkan pelayaran menuju Asta Cita pemerintahan.
Ritual pembukaan akan dimulai dengan khidmat. Pada pagi hari tanggal 27 Agustus, dentuman langkah kaki dalam Apel Pemantapan Pelaksanaan Peraturan Daerah akan menggema di lapangan upacara Kantor Gubernur Sultra.
Barisan para pemimpin itu bukan hanya menunjukkan disiplin, tetapi juga simbol kesiapan dan keseragaman tujuan untuk membangun regulasi yang kuat dan jelas.
Dari lapangan yang penuh semangat, perbincangan kemudian berlanjut ke ruang yang lebih intim namun tak kalah bergelora. Di Aula Bahteramas, Talkshow akan menjadi tempat para pemikir dan pelaku bertukar api ide, membedah problematik hukum daerah, dan mencari celah-celah terang untuk inovasi dan penyederhanaan. Di sini, teori hukum bertemu dengan napas pembangunan yang sesungguhnya.
Namun, Rakornas ini memahami bahwa kemajuan suatu daerah tidak hanya ditopang oleh teks-teks peraturan. Pada tanggal 28 Agustus, pameran ekonomi kreatif dan UMKM akan menampilkan denyut nadi perekonomian Sultra.
Inilah bukti nyata dari sebuah ekosistem yang ingin dibangun oleh regulasi yang baik: masyarakat yang produktif, kreatif, dan mandiri.
Sebagai penutup rangkaian acara, para peserta diajak untuk menyelami jiwa dan keindahan Sultra. Kunjungan ke Pulau Bokori dengan pasirnya yang putih, Pantai Toronipa yang memesona, dan Kebun Raya Kendari yang hijau, bukan sekadar wisata.
Ini adalah sebuah diplomasi budaya dan alam, menunjukkan bahwa investasi yang didamba bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang keberlanjutan dan harmoni dengan lingkungan.
Dengan membebankan biaya partisipasi pada APBD masing-masing daerah, perhelatan ini menegaskan prinsip gotong royong dan tanggung jawab kolektif.
Setiap daerah datang dengan komitmennya sendiri, siap untuk menyulam kemakmuran bersama melalui benang-benang hukum yang kuat, adil, dan memudahkan.
Rakornas di Sultra ini pun menjadi lebih dari sekadar rapat; ia adalah sebuah pernyataan. Sebuah tekad bahwa dari timur Indonesia, dari tanah yang kaya akan budaya dan alam, akan lahir terobosan hukum yang membawa angin segar bagi iklim investasi dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
PUBLISHER: MAS’UD