JAKARTA, TEGAS.CO – Puluhan massa yang tergabung dalam Pemuda 21 Sultra-Jakarta menggelar aksi demonstrasi di depan kantor pusat PT Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI), kawasan Thamrin, Jakarta. Aksi ini diwarnai dengan aksi buka baju sebagai bentuk protes terhadap perusahaan.
Eghy Seftiawan, pemimpin aksi, menyatakan bahwa aksi telanjang dada ini dilakukan sebagai respons atas tindakan represif yang diduga dilakukan oleh pihak pengamanan perusahaan. “Salah seorang peserta aksi dipukuli oleh pihak pengamanan perusahaan. Ya sudah, kita telanjang saja sekalian,” ujarnya pada Jumat (22/8/2025).
Eghy, yang berasal dari Konawe, menjelaskan bahwa demonstrasi ini merupakan akumulasi dari bertahun-tahun aktivitas smelter PT VDNI di Kabupaten Konawe yang diduga mencemari lingkungan.
Menurutnya, pemerintah belum mengambil tindakan berarti terkait dugaan keterlibatan PT VDNI dalam merusak lingkungan dan mencemari udara di sekitar kawasan operasional Kecamatan Morosi.
“Hari ini, kami mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia segera memanggil direksi ataupun unsur pimpinan perusahaan PT VDNI,” tegasnya.
Eghy menambahkan, “Ini masalah serius. Jangan hanya sekadar dievaluasi, tapi berikan sanksi hukum terhadap unsur pimpinan maupun direksi PT VDNI. Kita tidak bisa membiarkan industri merusak lingkungan tanpa ada tindakan sigap dari pemerintah pusat.”
Koordinator aksi lainnya, Asrawan Sumardin, mendesak Kementerian ESDM RI untuk segera memberikan sanksi terhadap PT VDNI serta menelaah kembali perizinan lingkungan dan standar keselamatan kerja perusahaan tersebut.
Asrawan juga mengecam keras sikap PT VDNI yang dinilai abai terhadap tunggakan pajak kepada pemerintah daerah senilai miliaran rupiah. Selain itu, ia menyoroti rentetan kecelakaan kerja di kawasan smelter PT VDNI.
“Insiden tragis kematian buruh di tambang dan smelter nikel ini menunjukkan lemahnya komitmen kepatuhan entitas usaha PT VDNI terhadap standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3),” ujarnya.
Asrawan menegaskan agar Pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi segera mencabut izin operasional kawasan PT VDNI.
Eghy juga meminta pemerintah segera membentuk Tim Investigasi Gabungan yang terdiri dari DPR RI, Kementerian ESDM, KLHK, dan Kemenaker untuk mengambil langkah tegas terkait operasional PT VDNI.
Eghy menambahkan bahwa pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa lanjutan di kantor pusat VDNI di Autograph Tower Jakarta dan Kementerian ESDM RI.
“Kami tidak bisa tinggal diam melihat rentetan peristiwa ini. Kami tidak ingin masalah-masalah semacam ini terus terjadi, maka dari itu kami akan menggelar aksi lanjutan sebagai bahan evaluasi di kantor VDNI dan kementerian terkait,” tutup Eghy.
Hingga berita ini ditayangkan belum dapat dikonfirmasi oleh pihak PT VDNI dan akan dikonfirmasi selanjutnya.
PUBLISHER: MAS’UD