KENDARI, TEGAS.CO – Dinas Perhubungan Sulawesi Tenggara (Sultra) menghadapi tantangan berat. Anggaran mereka dipangkas drastis, sementara tuntutan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kualitas pelayanan terus meningkat.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Sultra, Rajulan, dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sultra.
Rajulan menjelaskan bahwa anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 33 miliar yang semula dialokasikan, ditarik kembali seluruhnya.
Akibatnya, anggaran dinas untuk efisiensi turun menjadi Rp 46,9 miliar, dan pagu anggaran untuk RAPBD 2025 ditetapkan sebesar Rp 45,2 miliar.
“Anggaran yang kami terima saat ini sangat minim, sementara tanggung jawab kami besar,” ujar Rajulan.
Meskipun anggaran terbatas, Dinas Perhubungan Sultra diberi target PAD yang ambisius untuk tahun 2025, yaitu sebesar Rp 30,8 miliar.
Rajulan optimistis target ini bisa tercapai, bahkan bisa mencapai 100%.
“Saat ini realisasi kami sudah hampir 60%. Kami yakin bisa mencapai 100%,” tegasnya.
Untuk mencapai target tersebut, dinas akan memaksimalkan retribusi parkir dengan membuat zonasi dan mengembangkan aplikasi digital.
Penggunaan sistem e-retribusi ini, yang didukung oleh Bank Sultra dan BI diharapkan dapat meminimalisir kebocoran pendapatan.
Rajulan mengungkapkan, dari total 13 pelabuhan dan 11 terminal yang menjadi tanggung jawabnya, hanya ada Rp 5 miliar untuk pembangunan dan rehabilitasi.
Dana yang terbatas ini membuat dinas harus memprioritaskan proyek.
“Tahun 2024 kami fokus membangun terminal di Kolaka Utara. Jika dibagi rata, dananya hanya cukup untuk perbaikan minor,” jelasnya.
Ia berharap ada penambahan anggaran di APBD Perubahan untuk memperbaiki fasilitas penting yang rusak, seperti dermaga, jalan masuk, hingga ketersediaan genset. Pasalnya, seringnya mati lampu berdampak pada penjualan tiket yang kini menggunakan sistem digital.
Anggota Banggar DPRD Sultra, Nursalam Lada, mendukung penuh permohonan Kepala Dinas Perhubungan. Ia menyoroti kondisi memprihatinkan di beberapa terminal dan pelabuhan penyeberangan, seperti di Kamaru, yang menurutnya dapat merusak citra Sultra di mata wisatawan.
“Penumpang di bandara sangat nyaman, tapi di penyeberangan banyak yang bertengger di pohon,” sindir Nursalam.
Ia menekankan bahwa fasilitas seperti toilet dan dermaga di Kamaru perlu segera diperbaiki. Nursalam juga meminta TAPD untuk memberikan perhatian lebih pada Dinas Perhubungan.
“Tanggung jawab mereka berat, tapi fasilitasnya sangat minim. Kita memungut retribusi besar, tapi fasilitasnya tidak sebanding,” tegasnya.
Nursalam juga meminta perhatian pemerintah terhadap aset-aset perhubungan yang terbengkalai, seperti di Kota Baubau, Wakatobi, dan Labuan, serta pentingnya pengaturan tambat labuh untuk kapal pertambangan.
PUBLISHER: MAS’UD