KENDARI, TEGAS.CO, 28 Agustus 2025 – Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sultra membahas potensi defisit anggaran yang mencapai 100 miliar rupiah.
Kepala Bappeda Sultra, J Robert, menjelaskan bahwa proyeksi pendapatan daerah tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Menurut Robert, jika target pendapatan tidak tercapai, maka akan ada rasionalisasi belanja sebesar 100 miliar rupiah.
Hal ini tentu akan menimbulkan perdebatan mengenai pos-pos belanja mana yang harus dikurangi.
Namun, TAPD memiliki pandangan yang berbeda. Mereka optimis bahwa defisit tersebut dapat ditutupi dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILVA) di akhir tahun 2025.
TAPD memperkirakan SILVA yang tersisa minimal 3-5% dari total belanja daerah yang mencapai 4,6 triliun rupiah, atau sekitar 200 miliar rupiah.
“Kami sangat hati-hati karena pengalaman tahun 2024 kemarin, SILVA yang kita rencanakan ternyata tidak sesuai dengan skenario yang kita buat,” ujar Robert pada rapat banggar di gedung DPRD Sultra, Kamis 28 Agustus 2025.
TAPD juga menjelaskan bahwa ada dana TDF (Dana Treasury Deposit Facility) sebesar 39 miliar rupiah yang masuk dalam komponen pendapatan sebagai subsidi silang.
Selain itu, ada pula PMK terkait kurang bayar tahun 2023 yang diharapkan dapat menyeimbangkan defisit.
Dalam rapat itu, Anggota DPRD Sultra mempertanyakan bagaimana jika defisit yang terjadi lebih besar dari proyeksi.
TAPD menjelaskan bahwa mereka telah mengantisipasi hal tersebut dengan menyiapkan alokasi anggaran sebesar 69 miliar rupiah yang merupakan pengembalian sisa dana hibah dari KPU, Bawaslu, dan Polda.
Dana ini saat ini mengendap di kas daerah dan belum bisa direncanakan penggunaannya hingga tahun 2026.
“Dana ini bisa jadi pegangan kita jika nanti sewaktu-waktu kas daerah kosong,” jelas Robert.
Ia menambahkan bahwa kejadian kas daerah hanya tersisa 2 juta rupiah pada 31 Desember tahun lalu tidak boleh terulang kembali.
Rapat Banggar DPRD Sultra ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi potensi defisit anggaran dan memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
PUBLISHER: MAS’UD