KENDARI, TEGAS.CO – Di bawah terik matahari Kendari, amarah warga memecah kesunyian gedung DPRD Sultra. Spanduk putih terbentang laksana prasasti protes: “BAPAK PRESIDEN RI TOLONG INGATKAN WAKIL KETUA DPR RI SUFMI DASCO AHMAD DIDUGA BEKING TAMBANG PERUSAK LINGKUNGAN DI PULAU KABAENA SULTRA TMS”. Nama itu disebut bukan sebagai bisik-bisik, tapi sebagai pekik perlawanan.
La Ode Hidayat, Koordinator Aliansi Suara Rakyat (ASR) Sultra, berdiri tegak bak karang menghadang ombak. Suaranya menggelegar, membeberkan data yang ia sebut “nyaris setara laporan intelejen”. “Kuota ekspor PT TMS 2 juta 150 ribu metrik ton pada 2025. Ini bukan isu main-main,” tegasnya, tatapannya menantang elite yang hadir.
Ia tak hanya menuding. Ia mengingatkan: Pulau Kabaena dilindungi UU Nomor 1 Tahun 2014. Eksploitasi tambang di sana adalah pengkhianatan terhadap konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung telah membenarkan kekhawatiran rakyat. PT TMS, bersama Bintang Delapan Tujuh Abadi, terbukti menambang ilegal di hutan lindung seluas 147 hektar sejak 2019. Fakta itu tak terbantahkan.
Di hadapan Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Kapolda, dan deretan anggota dewan, Hidayat melontarkan peringatan keras: “Sampaikan pada Sufmi Dasco, jangan main-main dengan tambang ilegal di Sultra. Sultra ini sudah mau mati orang-orangnya.” Ia mengancam membentuk pansus rakyat, turun langsung ke Kabaena, mengusut tuntas jaringan perusak lingkungan itu.
Respons penguasa hadir dengan nada diplomatis. Kapolda Sultra, Irjen Pol. Didik Agung Widjanarko, berjanji mengusut tuntas kasus korupsi kapal mewah “Azimut” dan megaproyek “Gerbang Toronipa” yang menyeret nama mantan Gubernur. “Minggu depan akan ditetapkan tersangka,” janjinya.
Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, membantah dirinya hanya “ajudan Gubernur”. Ia bersumpah semua keputusan di dewan adalah kolektif. Tapi di tengah guratan spanduk yang menyebut nama Dasco, bantahan itu terasa hambar.
Yang tak terbantahkan adalah jeritan dunia pendidikan. Perwakilan ASR, Hasan, memaparkan data mengerikan: 2.638 laporan pungutan liar di sekolah. “PPDB lewat jendela, lewat plafon, lewat toilet!” serunya. Komersialisasi pendidikan membunuh masa depan anak-anak Sultra.
Audiensi berakhir dengan komitmen kosong. Tapi rakyat tak akan berhenti. Mereka akan kembali, dengan data lebih tajam, dengan teriakan lebih keras. Nama Dasco dan PT TMS telah tercatat dalam sejarah perlawanan. Dan perlawanan ini baru dimulai.
Publisher: Mas’ud