KENDARI, TEGAS.CO — Bukan sekadar ruang rapat, aula Komisi IV DPRD Sultra pada Selasa, 9 September 2025, menjelma menjadi sebuah panggung duka dan amarah. Di sana, di antara deretan kursi dan meja formal, terdengar suara-suara yang menuntut keadilan.
Kasus yang menimpa Ahmad, ayah yang kehilangan bayi kembarnya, telah membuka luka lama: luka ketidakpercayaan publik terhadap sistem kesehatan yang dianggap bobrok.
Aliansi Suara Rakyat (ASR) Sulawesi Tenggara datang bukan sebagai penonton, melainkan sebagai penuntut. Mereka tidak hanya meminta klarifikasi, tetapi juga sebuah putusan tegas.
La Ode Hasanuddin Kansi (LHK), salah satu pendiri ASR, tak segan menyebut polemik di Rumah Sakit Hermina Kendari sebagai “pelanggaran berat.” Di hadapan para politisi, ia menegaskan bahwa sudah saatnya izin operasional rumah sakit dibekukan.
“Jangan nanti ada korban baru dilakukan pengawasan,” ujar Bram Barakatino, petinggi ASR lainnya, dengan nada yang sarat kekecewaan.
Kata-katanya bukan hanya menyasar manajemen rumah sakit, melainkan juga Dinas Kesehatan Provinsi Sultra yang dinilai gagal dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Bagi ASR, persoalan ini lebih dari sekadar “kesalahan administratif.” Ini adalah persoalan moral, di mana regulasi dan aturan harus ditegakkan tanpa kompromi.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini, seperti yang disampaikan Ketua Komisi IV Andi Muhammad Saenuddin, bertujuan untuk mendengarkan semua pihak.
Di dalamnya, berkumpul perwakilan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, BPRS, hingga keluarga korban, menciptakan sebuah mozaik narasi yang saling bertentangan.
Namun, di antara semua argumen teknis dan prosedur, suara ASR menembus ruang dengan tuntutan yang paling radikal: penutupan layanan.
Mereka tidak ingin ada lagi kisah pilu seperti Ahmad. Mereka tidak ingin lagi ada pasien yang merasa didiskriminasi atau dieksploitasi oleh sistem yang seharusnya menjadi penolong.
Sebagai hasil RDP, BPRS Sultra diberi waktu 14 hari untuk melakukan audit investigasi. Sebuah tenggat waktu yang terasa panjang bagi mereka yang kehilangan.
Seluruh mata kini beralih dari pintu rapat di gedung dewan ke lorong-lorong rumah sakit. Publik menunggu. Apakah investigasi ini akan mengungkap kebenaran yang sesungguhnya? Atau hanya akan menjadi satu lagi babak dalam drama birokrasi yang tak berujung?
PUBLISHER: MAS’UD