TEGAS.CO, KOLAKA TIMUR – Lima anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kolaka Timur (Koltim) yakni, Aris Prasetyo, Nurfadillah, S.H. Nakean, S. Sos. Eka Saputra, S.T. dan Suprianto, S.T., M.T. menyatakan kekecewaan dan protes atas lambannya penanganan disparitas atau perbedaan harga gabah yang merugikan petani di Koltim karena diduga adanya permainan harga yang merugikan petani hingga milliaran rupiah setiap panen.
Faktanya, ada perbedaan harga yang dinilai mengancam kesejahteraan petani dan ketahanan pangan regional, serta kerugian milliaran rupiah setiap panen yang dialami petani mengingat Koltim merupakan lumbung pangan kedua terbesar di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Hal ini disampaikan langsung oleh perwakilan Fraksi Gerindra DPRD Koltim yang juga Ketua Komisi I DPRD Koltim, Eka Saputra dalam pertemuan dengan Wakl Ketua DPRD Sultra, Hj. Hasmawati dan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sultra, La Isra pada Rabu 24 September 2025 di gedung DPRD Sultra.
“Kami berkewajiban mengawal instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 yang menetapkan harga pembelian gabah di tingkat petani sebesar Rp 6.500 per kilogram. Ini diperkuat lagi dengan Surat Keputusan Badan Pangan Nasional. Namun, faktanya di lapangan terjadi perbedaan harga yang signifikan antar kecamatan,” ujar Eka Ketua Fraksi Partai Gerindra Koltim.
Ia menyebutkan contoh konkret perbedaan harga gabah, di Kecamatan Mowewe, harga gabah hanya mencapai Rp 5.100 – Rp 5.300 per kg. Sementara di Ladongi, harganya sedikit lebih tinggi, sekitar Rp 6.000 per kg.
“Persoalan ini membuat keresahan di kalangan petani. Penyelesaiannya harus cepat karena masa panen petani hanya 1-2 minggu. Jika keputusan keluar setelah panen, tidak ada gunanya,” tegasnya.
Tonton video tiktok tegas.co di bawah ini 👇👇👇👍
Menanggapi kelambanan pemerintah daerah, pihaknya bahkan telah melakukan aksi walk out dari pembahasan paripurna DPRD Koltim sebagai bentuk protes.
“Kami lima orang dari Fraksi Gerindra keluar ruangan karena kami melihat pemerintah lamban menangani permasalahan ini,” jelasnya.
Tekanan juga datang langsung dari petani yang melakukan unjuk rasa. Aksi tersebut akhirnya mendesak kehadiran perwakilan pemerintah daerah, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas Pertanian, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Dalam pertemuan itu, disepakati harga gabah Rp 6.500 per kg dengan komitmen Bulog siap turun membeli langsung dari petani.
Kunjungan Fraksi Gerindra DPRD Koltim ke DPRD Provinsi kali ini bukan hanya untuk menyelesaikan persoalan sesaat.
“Permainan harga di Kolaka Timur ini sudah terjadi turun-temurun. Setiap musim panen, harga pasti bermasalah. Untuk itu, kami meminta DPRD Provinsi, khususnya Fraksi Gerindra, untuk menyampaikan hal ini kepada Gubernur dan Pemerintah Pusat agar Kolaka Timur mendapat perhatian serius dan diberikan kepastian harga. Petani tidak boleh dipermainkan lagi,” tuturnya.
Menurut Eka, masalah disparitas harga gabah diduga kuat berasal dari rantai pasokan yang melibatkan tengkulak,yang merupakan perpanjangan tangan dari penggilingan mitra Bulog.
“Tengkulak ini membeli gabah dari petani dengan menyesuaikan harga yang diberikan oleh gudang atau penggilingan,” ungkapnya.
Eka mengungkapkan, harga di gudang sempat naik hingga Rp 6.800 per kg, namun dua hari kemudian turun drastis menjadi Rp 6.000 tanpa alasan yang jelas. Sementara harga beras di pasaran tetap stabil bahkan cenderung naik, berada di kisaran Rp 12.000 – Rp 14.000 per kg.
Fraksi Gerindra bertekad terus mengawal komitmen pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional, dimulai dari penyelesaian akar masalah di daerah.
PUBLISHER: MAS’UD