TEGAS.CO., JAKARTA – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menegaskan komitmennya mendorong meritokrasi dan pengembangan talenta Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan Komitmen Bersama Kepala Daerah Tentang Pembangunan Meritokrasi Instansi di Kantor BKN, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Andi Sumangerukka menilai pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, penerapan merit sistem dan manajemen talenta yang dipandu langsung oleh BKN akan menjadi kunci penguatan SDM ASN di Sultra.
“Kami ingin mendengarkan secara langsung apa dan bagaimana merit sistem yang dilakukan oleh BKN, dan kami siap untuk menerapkannya,” tegas Gubernur.
Acara ini juga dirangkaikan dengan pembekalan tim manajemen talenta instansi serta penandatanganan komitmen bersama akselerasi penerapan manajemen talenta.
Kepala BKN menyerahkan penghargaan dan apresiasi kepada sejumlah bupati/walikota se-Sultra yang hadir, di antaranya Wali Kota Kendari, Baubau, serta Bupati Kolaka, Konawe, Bombana, Buton Utara, Kolaka Timur, Muna Barat, dan Konawe Selatan.
Penerapan meritokrasi di lingkup ASN tentu tidak boleh berhenti hanya pada tataran komitmen seremonial. Dibutuhkan pengawalan serius agar sistem ini benar-benar dijalankan konsisten, mulai dari perekrutan, promosi jabatan, hingga penilaian kinerja.
Harapan lainnya, manajemen talenta yang dibangun BKN bersama pemerintah daerah tidak sekadar mengumpulkan data ASN, tetapi juga mampu menyiapkan SDM unggul yang siap bersaing menghadapi tantangan global. ASN dituntut adaptif, profesional, dan bebas dari kepentingan politik praktis.
Kehadiran BKN dengan dukungan penuh kepala daerah di Sultra harus menjadi momentum pembuktian bahwa birokrasi bisa bergerak lebih transparan, bersih, dan mengedepankan prestasi. Masyarakat tentu menanti hasil nyata dari implementasi ini, bukan sekadar wacana.
Akhirnya, meritokrasi dan manajemen talenta ASN di Sultra diharapkan dapat menjawab kebutuhan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkeadilan. Inilah bentuk nyata bahwa pemerintah tidak hanya berbicara tentang pembangunan infrastruktur, tetapi juga membangun manusia sebagai pondasi utama kemajuan daerah.