Retaknya Solidaritas Internal DPRD Sultra
Oleh: MAS’UD TEGAS.CO
Herry Asiku, Wakil Ketua II yang memimpin rapat dalam kondisi darurat, membuka pertemuan dengan suara yang tertahan. “Kita harus mendengar, ketua itu sementara berobat dia, sakit,” ujarnya, mencoba merangkai alasan yang terdengar rapuh di telinga para wakil rakyat yang telah lama menanti kejelasan.
“Silakan, silakan,” katanya memberi izin bicara. Namun, yang mengalir kemudian bukanlah laporan, melainkan luapan kekecewaan yang terpendam.
Sudarmanto dari Fraksi NasDem bangkit. Suaranya mengiris, menantang kesunyian itu. “Bukan cuma pemanis ruangan,” serunya, menyindir ketidakhadiran Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda. Baginya, rapat tanpa kehadiran para pengambil keputusan hanyalah sandiwara kosong.
“Hari ini minta maaf tanpa mengabaikan yang mewakili sekda, kami hormat. Sekda tidak ada, Bappeda tidak ada. Kira-kira pimpinan apa?”.
Kekecewaannya merambat pada ketidakhadiran pimpinan dewan sendiri. Mengapa pada pembahasan penting semua hadir, tetapi pada saat puncak pertanggungjawaban, mereka justru menghilang?
Tonton video tiktok tegas.co di bawah ini 👇👇👇👍
“Rapat paripurna hari ini kami sarankan untuk ditunda. Kalau memang ketua DPRD sakit, kita tunggu sampai dia sembuh, baru hadirkan kepala Bappeda dan sekda,” tutupnya.
Protes itu bukanlah suara tunggal. Ia adalah gema dari suara-suara lain yang telah lama terpendam.
Andi Muh. Saenuddin dari Fraksi Golkar menolak paripurna dilanjutkan karena tidak mewakili 45 anggota DPRD.
Aflan Zulfadli dari Fraksi PKS menggambarkan betapa aspirasi yang telah diinput ke dalam sistem SIPD berakhir dalam drama lempar tanggung jawab antar dinas. “Saya minta kita rapat internal membahas masalah ini agar tidak terulang lagi,” harapnya.
Namun, mungkin suara paling pilu datang dari Suleha Sanusi. “Reses tiga kali tapi tidak ada realisasi,” keluhnya. Tiga kali perjalanan menjemput suara dari pelosok, tiga kali pulang membawa janji, dan tiga kali pula janji itu menguap sebelum menyentuh tanah.
“Kita sudah dicaci masyarakat,” ujarnya, menyiratkan betapa kepercayaan itu kian menipis.
Sorotan tajam itu akhirnya berpusat pada dua nama: Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang absen. S. Budhi Prasodjo dari Fraksi Demokrat mempertanyakan dengan nada kecut.
“Bicara kebersamaan tapi hasilnya tidak ada,” katanya, sebuah frasa yang menggambarkan retaknya solidaritas internal dewan.
Ia juga mempertanyakan mengapa pimpinan bisa melakukan perjalanan keluar daerah menjelang paripurna.
La Isra, Ketua Komisi I, kemudian mengukuhkan penundaan itu sebagai sebuah keharusan. Desakannya adalah cermin dari keputusasaan kolektif.
Selama satu tahun, tidak ada satupun yang direalisasikan. Ia membawa pulang sejumlah usulan dari dapilnya yang teronggok, tak terakomodir.
Di tengah gugatan yang berlapis itu, keputusan pun diambil. Herry Asiku, didampingi Wakil Ketua III Hj. Hasmawati, menyerah pada desakan nalar.
Rapat paripurna yang sakit itu akhirnya dirujuk ke masa depan. “Kita tunda rapat paripurna ini dan kita agendakan tanggal 4 November 2025 dengan mengundang seluruh unsur pimpinan dan TAPD,” ucapnya, mengakhiri drama satu babak ini.
Namun, pertanyaannya tertinggal di ruang sidang yang kosong: Apakah penundaan ini adalah obat, atau sekadar penahan sakit untuk penyakit yang akarnya telah menjalar terlalu dalam?
Suparjo dari NasDem bahkan menegaskan ketidakpercayaan kepada Ketua dan Wakil Ketua, dan hanya bersedia melanjutkan jika pimpinan rapat saat ini dapat menjamin dan memfasilitasi pelaksanaan rapat. Hanya waktu yang bisa menjawab.