TEGAS.CO., JATINANGOR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka dan Wakil Gubernur Ir. Hugua, M.Ling, menegaskan komitmenLnya memperkuat sinergi antara pusat dan daerah sebagai langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045.
Hal ini ditunjukkan melalui keikutsertaan Sekretaris Daerah Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/LPNK dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang digelar di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, 26–29 Oktober 2025.
Rakor yang dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dihadiri para Sekda dan Kepala Bappeda dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.
Dalam arahannya, Mendagri menekankan bahwa sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci untuk memastikan pembangunan berjalan merata dan efisien.
“Sinkronisasi ini penting agar program nasional tidak berhenti di tataran konsep, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat di daerah,” ujar Tito.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Sultra Asrun Lio menyampaikan bahwa forum Rakor menjadi momentum penting memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Pemprov Sultra berkomitmen menyelaraskan pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional. Setiap program akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal agar manfaatnya lebih terasa,” ujarnya.
Ia menegaskan, arah pembangunan daerah tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga pada pemerataan dan keberlanjutan yang memberi dampak sosial jangka panjang.
Sebagai bagian dari dukungan terhadap program prioritas nasional Tahun 2025, Pemprov Sultra juga berkomitmen mengawal berbagai sektor strategis, di antaranya:
1. Ketahanan pangan
2. Makanan bergizi gratis
3. Program 3 Juta Rumah
4. Kartu Digital Mahasiswa/Pelajar (KDMP/KKMP)
5. Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda
6. Rehabilitasi sekolah
7. Cek kesehatan gratis
8. Pembangunan rumah sakit berkualitas
9. Penanganan TBC
10.Pembangunan bendungan dan irigasi
11. Penanganan sampah
“Kami memastikan bahwa setiap program nasional akan diimplementasikan dengan memperhatikan potensi daerah, agar hasilnya benar-benar berdampak bagi masyarakat Sultra,” tegas Asrun Lio.
Usai Rakor, Pemprov Sultra berencana menindaklanjuti hasil pembahasan nasional melalui rapat internal lintas perangkat daerah. Hasil Rakor IPDN tersebut akan diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan menjadi dasar pelaksanaan program lintas sektor.
“Forum nasional ini tidak hanya menjadi tempat berbagi kebijakan, tapi juga tempat belajar untuk memperkuat sinergi antardaerah dan mengoptimalkan pembangunan yang lebih inklusif,” tutup Asrun Lio.
Setiap langkah pembangunan selalu membawa warna tersendiri. Rakor di Jatinangor menjadi salah satu momen di mana arah kebijakan nasional bertemu dengan semangat daerah. Di ruang yang diisi para perencana dan pemikir pembangunan, ada kesadaran bahwa pembangunan bukan sekadar infrastruktur, tetapi juga menyangkut masa depan manusia dan martabat masyarakat.
Dari kegiatan ini, tampak harapan baru bagi daerah-daerah seperti Sulawesi Tenggara — harapan akan pembangunan yang lebih dekat dengan rakyat, berpihak pada kesejahteraan, dan tidak meninggalkan siapa pun di belakang.
Sinkronisasi bukan hanya tentang menyatukan rencana di atas kertas, tetapi tentang menghidupkan nilai kebersamaan antara pusat dan daerah. Karena pada akhirnya, arah besar menuju Indonesia Emas 2045 hanya bisa tercapai jika seluruh daerah bergerak bersama dalam semangat yang sama: membangun dari hati untuk negeri.