Derden Verzet, Pengganjal Putusan Pengadilan Eksekusi Tanah Warga
Oleh: MAS’UD, SH., C.M.L.C
Dalam sistem hukum Indonesia, fondasi keadilan berpijak pada asas bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) wajib untuk dilaksanakan. Prinsip ini menjamin kepastian hukum, menjadikannya ‘harga mati’ dalam penegakan yudisial.
Namun, realitas di lapangan sering kali melahirkan ironi. sebuah putusan inkracht dapat berubah menjadi sekadar “dokumen mati” yang non-eksekutable, alias tidak dapat dijalankan secara paksa.
Dari berbagai alasan yang dapat melumpuhkan daya laksana sebuah putusan, terdapat satu mekanisme hukum yang sangat kuat dan sering menjadi sorotan.
Perlawanan Pihak Ketiga atau yang dikenal dengan istilah Derden Verzet. Mekanisme ini memastikan bahwa keadilan tidak hanya berpihak pada para pihak yang bersengketa di awal, tetapi juga berdiri sebagai perisai pelindung hak-hak individu yang sama sekali tidak terlibat dalam proses peradilan tersebut.
Secara harfiah, Derden Verzet berarti perlawanan oleh pihak ketiga. Ini adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum yang bukan merupakan pihak dalam perkara perdata sebelumnya, namun merasa dirugikan atau hak-haknya dilanggar akibat putusan pengadilan yang akan dieksekusi.
Inti dari perlawanan ini sangat sederhana namun mendalam, membuktikan bahwa objek sengketa yang akan dieksekusi, misalnya sebidang tanah, sejatinya adalah milik sah si pihak ketiga (Pelawan) dan bukan milik pihak yang kalah dalam perkara (Tereksekusi).
Tonton video tiktok tegas.co di bawah ini 👇👇👇👍
Sederhananya, Jika A menggugat B atas sebidang tanah, dan pengadilan memenangkan A, tetapi tanah itu adalah milik C (yang tidak pernah dipanggil di persidangan A vs B), maka C berhak mengajukan Derden Verzet. Tujuannya: memohon kepada pengadilan agar menyatakan bahwa eksekusi terhadap objek miliknya itu tidak sah.
Landasan hukumnya jelas, tertera dalam Pasal 195 ayat (6) HIR, Pasal 206 ayat (6) RBg, dan Pasal 378-383 RV. Pihak yang dapat mengajukan Derden Verzet adalah setiap orang yang dapat menunjukkan bukti otentik bahwa mereka memiliki hak atas objek yang disita atau akan dieksekusi.
Begitu Derden Verzet diajukan ke pengadilan yang sama yang mengeluarkan putusan eksekusi, secara umum, proses eksekusi harus ditangguhkan (schorsing) hingga perkara perlawanan ini diputus.
Penangguhan ini adalah langkah preventif yang krusial. Tujuannya untuk menghindari kerugian yang tidak dapat diperbaiki (irreparable loss) jika ternyata perlawanan tersebut dikabulkan.
Derden Verzet pada dasarnya adalah perkara perdata yang berdiri sendiri; pengadilan akan memeriksa bukti-bukti kepemilikan pihak ketiga sama seriusnya seperti memeriksa sengketa perdata biasa.
Jika pengadilan memenangkan perlawanan (Derden Verzet dikabulkan), maka putusan awal yang memerintahkan eksekusi objek tersebut menjadi non-eksekutable terhadap objek spesifik itu.
Logikanya, hakim tidak boleh memaksakan eksekusi terhadap hak milik orang yang tidak pernah diberikan kesempatan membela diri di muka persidangan. Hal ini sejalan dengan prinsip fundamental due process of law.
Derden Verzet menempatkan sistem hukum pada persimpangan yang pelik antara dua nilai luhur. Pertama, Kepastian Hukum. Bahwa putusan inkracht wajib dieksekusi. Kedua, Keadilan Substantif. Bahwa hak milik pihak ketiga yang tidak bersalah harus dilindungi.
Mekanisme ini adalah katup pengaman (safety valve) yang tak tergantikan. Tanpa Derden Verzet, putusan pengadilan berpotensi menjadi alat penindasan yang melegitimasi perampasan hak milik pihak yang tidak bersalah, sebuah risiko yang jauh lebih besar daripada sekadar penundaan eksekusi.
Namun, di sinilah letak tantangan dan kritik terhadap mekanisme ini. Derden Verzet juga sering disalahgunakan. Ia menjadi taktik penghambat yang licik oleh pihak yang kalah, yang “meminjam nama” pihak ketiga atau membuat akta palsu untuk menunda eksekusi bertahun-tahun lamanya, mengubah putusan inkracht menjadi alat tawar-menawar.
Oleh karena itu, kewajiban hakim menjadi sangat vital, meneliti secara cermat, cepat, dan independen keabsahan bukti kepemilikan pihak ketiga.
Kecepatan dan ketelitian hakim adalah kunci untuk mencegah penyalahgunaan hukum yang merugikan pihak yang memenangkan perkara secara sah.
Kekuatan sebuah putusan hakim tidak hanya diukur dari label inkracht-nya, tetapi juga dari kemampuannya untuk dieksekusi tanpa melanggar hak-hak dasar warga negara lain.
Derden Verzet adalah pengingat tegas bahwa di balik putusan yang final, selalu ada dimensi keadilan bagi mereka yang tidak berkesempatan didengar dalam proses awal.
Ia adalah jaminan bahwa hak milik warga, meskipun tidak terlibat dalam sengketa, tetap terjaga di hadapan palu keadilan.
