KENDARI, TEGAS.CO – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama sejumlah mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga pada Senin, 10 November 2025.
Agenda utama raker ini adalah mengevaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 dan menyusun usulan Program Kerja untuk tahun 2026.
Raker yang dilaksanakan di Kantor DPRD Sultra ini dipimpin oleh Ketua Komisi I, La Isra, didampingi oleh Wakil Ketua Budhi Prosojo, Sekretaris Suparjo, serta Anggota Komisi I termasuk Fajar Ishak.
Dalam keterangannya, Ketua Komisi I, La Isra, menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan langkah awal yang krusial sebelum masuk ke tahap pembahasan APBD Perubahan.
Tonton video tiktok tegas.co di bawah ini 👇👇👇👍
“Kami ingin mengetahui apa-apa yang diperlukan untuk APBD 2026 di sana (OPD mitra),” ujar La Isra.
Salah satu isu sentral yang menjadi sorotan utama Komisi I adalah kondisi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). La Isra menekankan bahwa lembaga yang lahir berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 itu saat ini memiliki anggaran yang “sangat minim.”
“Ada beberapa isu-isu sentral yang kami angkat dan kami perlu tindak lanjut segera. Salah satunya adalah KPID,” tegasnya.
Menindaklanjuti hal ini, Komisi I berencana mengadakan rapat lanjutan pada Selasa, 11 November, khusus untuk membahas rekomendasi bagi KPID, mengingat pentingnya peran lembaga tersebut di tingkat nasional.
Kekecewaan atas Ketidakhadiran Pimpinan OPD
Di sisi lain, Komisi I mengungkapkan kekecewaan atas ketidakhadiran beberapa pimpinan OPD yang diundang sebagai mitra kerja.
La Isra menyebut Kepala Dinas Kominfo dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) tidak hadir tanpa adanya perwakilan ataupun pemberitahuan.
“Mereka kemudian tidak ada perwakilan, tidak memberikan kabar. Nah ini tentunya menjaga tensi untuk kami sampaikan ke pimpinan (Gubernur),” kata La Isra, seraya berharap ke depan setiap undangan dapat dihadiri, minimal oleh pimpinan perwakilan.
Anggota Komisi I, H. Fajar Ishak, juga menyampaikan penyesalan mendalam terhadap ketidakhadiran beberapa mitra.
Ia mencatat tiga OPD beserta satu lembaga yang sama sekali tidak memberikan konfirmasi.
“Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terus Dinas Kominfo, dan Komisi Informasi Publik, itu yang sama sekali tidak hadir,” sebut Fajar.
Ia menambahkan, bahkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) baru hadir setelah pukul 13.00 WITA, saat rapat hampir ditutup, sehingga program kerjanya tidak sempat dibahas.
Fajar Ishak menduga ketidakhadiran ini mungkin menandakan bahwa OPD-OPD tersebut “tidak membutuhkan Komisi I” dan menganggap mereka tidak memprioritaskan pembahasan program kerja.
“Ya, sekiranya ini menjadi catatan khusus kami dan berharap gubernur melakukan atensi khusus terhadap mereka,” tegas Fajar Ishak.
Sementara perwakilan BPSDM Sultra yang dikonfirmasi menjelaskan bahwan udangan Komisi I baru saja diterima dari staf kantor mendekati selesainya rapat kerja digelar
Raker ini dihadiri langsung oleh Perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Sekertaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan perwakilan BPSDM (yang hadir terlambat), perwakilan KPID sedangkan KIP tidak hadir.
Rapat kerja ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi komprehensif terhadap kinerja APBD TA 2025 serta merumuskan program kerja strategis yang dapat diakomodir dalam penyusunan anggaran tahun 2026 mendatang.
PUBLISHER: MAS’UD