Buka Rakorda Binwas Inspektorat,Gubernur Sultra: Hati-hati Belanjakan Uang Daerah
KENDARI, TEGAS.CO – Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka menyebut inspektorat tidak hanya sebagai lembaga pengawas internal, tetapi juga sebagai hati nurani pemerintah daerah (Pemda).
Penegasan ini disampaikan Gubernur dalam sambutannya membuka Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan (Rakorda Binwas) Inspektorat Daerah Provinsi Sultra yang digelar di salah satu hotel di Kota Kendari, Kamis (20/11/2025).
Gubernur Andi Sumangerukka mengatakan, inspektorat diharapkan mampu memastikan setiap keputusan dibuat dengan benar, program dilaksanakan secara bersih, dan setiap rupiah anggaran digunakan tepat sasaran serta memberikan manfaat.
Menurutnya, untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan langkah strategis, termasuk pembinaan dan pengawasan yang mengedepankan integritas dan tanggung jawab moral.
Tonton video tiktok tegas.co di bawah ini 👇👇👇👍
“Inspektorat harus hadir sejak tahap perencanaan hingga pengakhiran program. Inspektorat harus menjadi mata yang jernih yang mampu melihat sekecil apa pun potensi pelanggaran, serta menjadi suara yang mengingatkan sebelum terjadi kesalahan,” tegasnya.
Gubernur juga secara tegas menyatakan, apabila tata kelola pemerintahan tidak ditata dengan baik, akan terjadi kebocoran anggaran yang berakibat pada terhambatnya pembangunan. “Kalau perencanaan itu salah, pasti pelaksanaannya juga salah,” ujarnya.
Selain masalah pengawasan, Gubernur juga menyampaikan peringatan terkait kondisi fiskal daerah yang akan dihadapi pada tahun anggaran 2026. Ia menyebut adanya penurunan signifikan APBD yang menjadi fokus utama.
Gubernur mengungkapkan, kondisi anggaran saat ini sangat terbatas dan tren penurunan dialami hampir seluruh Indonesia. Secara khusus, ia menyebut anggaran daerah Sultra akan dipotong kurang lebih Rp 980 miliar.
“Secara total, penurunan anggaran diperkirakan mencapai Rp1 sekian triliun. APBD yang sebelumnya berada di angka Rp5 triliun, untuk tahun 2026 akan turun menjadi Rp4 triliun,” ungkapnya.
Kondisi ini kata Gubernur, dipastikan akan berdampak langsung kepada seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Sultra.
Namun, di tengah tantangan fiskal, Gubernur melihat ini sebagai momentum perubahan besar untuk menggali seluruh potensi daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Upaya yang perlu diperkuat antara lain melalui pendidikan dan kesehatan, peningkatan konektivitas infrastruktur, ketahanan pangan, hilirisasi industri kelautan dan perikanan, pariwisata, serta percepatan investasi.
Gubernur juga menekankan upaya pencegahan, salah satunya dengan rutin menghadirkan inspektorat dalam setiap rapat anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), uuntuk memastikan perencanaan tidak boleh salah.
Terkait kesalahan pelaksanaan anggaran, Gubernur memaparkan konsekuensi di antaranya adalah pengembalian uang jika temuan berasal dari pihak eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Dan jika uang tidak bisa dikembalikan melewati batas waktu yang ditetapkan, hal tersebut berpotensi masuk ke ranah hukum,” ujarnya.
Sementara itu, Inspektur Provinsi Sultra, Muhamad Haerun mengatakan, peran pengawasan internal sangat penting sebagai alat kendali manajemen yang bersifat konstruktif, bukan hanya bertujuan untuk mendeteksi kelemahan.
Olehnya itu, melalui forum Rakorda Binwas ini menjadi wadah konsultasi, sinkronisasi, dan harmonisasi langkah pengawasan untuk memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas, integritas, dan efektivitas terwujud dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
“Pengawasan internal tidak hanya mendeteksi kelemahan, tetapi juga memastikan seluruh program kegiatan yang telah direncanakan oleh kepala daerah berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” jelas Haerun.
Menyikapi tuntutan publik yang semakin tinggi, Haerun menegaskan, pengawasan harus dilaksanakan secara lebih adaptif dalam memecahkan masalah. Ia berharap Rakorda ini menghasilkan perumusan kebijakan pengawasan yang konkret dan selaras dengan regulasi nasional, serta memperkuat kolaborasi dan budaya integritas.
Publiser: Mas’ud