KENDARI, TEGAS.CO – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Kerja (Raker) penting selama dua hari, pada Senin dan Selasa, 17–18 November 2025.
Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi program kerja tahun anggaran 2025 dan mendalami rencana program kerja untuk tahun anggaran 2026, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur daerah.
Raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi III, Hj. Suleha Sanusi didampingi wakil ketua Komisi, Aflan Zulfadli dan sejumlah Anggota Komisi III. Raker dilaksanakan di Ruang Rapat Labengki, DPRD Sultra.
Pada hari pertama, Senin, 17 November 2025, Komisi III memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja utamanya yaitu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sultra, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Sultra, serta Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Sultra.
Fokus sesi ini adalah pada evaluasi umum program kerja strategis dan mitigasi bencana.
Pada siang (Pukul 13.30 WITA): Dilanjutkan dengan pembahasan sektor pembangunan utama dengan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sultra, Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Prov. Sultra, serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sultra.
“Sesi ini krusial dalam meninjau realisasi proyek fisik dan perencanaan infrastruktur vital,”ujar Ketua Komisi III, Suleha Sanusi.
Raker dilanjutkan pada hari kedua, Selasa, 18 November 2025, dengan fokus pada sektor energi, perhubungan, serta mitra kerja instansi vertikal.
Pada sesi pagi (Pukul 09.00 WITA), Komisi III rapat dengan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra dan Kepala Dinas Perhubungan Prov. Sultra.
“Pembahasan akan mencakup evaluasi program pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan infrastruktur transportasi darat,” tambah Suleha.
Pesi siang (Pukul 13.30 WITA), Sesi penutup melibatkan mitra kerja dari instansi vertikal, yaitu Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Sultra, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Kelas II Sultra, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari, serta Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Kendari.
“Keterlibatan instansi vertikal ini penting untuk memastikan sinkronisasi program pusat dan daerah dalam pembangunan jalan nasional, transportasi darat, tata kelola sungai, dan operasional pelabuhan,”jelas Suleha.
Raker ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan transparan, demi memastikan program kerja pembangunan infrastruktur Sultra pada tahun 2026 dapat berjalan efektif dan akuntabel, sesuai dengan aspirasi masyarakat.
PUBLISHER: MAS’UD