Partai itu Membunuh Harga Diri dan Kehormatan Tanpa Kesalahan Berarti
Oleh: MAS’UD
Di ruang parlemen yang dinginnya tak pernah benar-benar berasal dari pendingin ruangan, seorang ketua duduk memandangi palu sidang yang sebentar lagi bukan miliknya.
Palu itu diam, namun gema politik yang mengitarinya tak pernah sunyi. Di balik keputusan pergantian ketua DPRD, selalu ada yang tidak tampak di permukaan sesuatu yang lebih rumit dari rapat paripurna, lebih getir dari notulensi.
Sore itu, kabar pergantian ketua berhembus lebih cepat daripada dokumen resmi yang seharusnya menjadi dasar.
Seakan ada tangan-tangan tak terlihat yang lebih dulu menulis nasib seseorang, sebelum aturan berbicara.
Partai tempat seorang politisi membangun karier, loyalitas, dan identitas tiba-tiba menjadi algojo yang memenggal kehormatannya sendiri.
Dalam politik, kesalahan kadang tak lagi berbentuk pelanggaran. Ia hanya berupa sikap berbeda, pilihan yang tak sejalan dengan arah pengurus, atau sekadar dianggap terlalu dominan untuk dibiarkan.
Demikianlah yang terjadi pada pergantian ketua DPRD kali ini. Tidak ada kesalahan berarti yang diumumkan ke publik.
Tidak ada pelanggaran etik. Tidak ada temuan hukum. Tidak ada evaluasi objektif yang dipaparkan terbuka.
Tonton video tiktok tegas.co di bawah ini 👇👇👇👍
Yang ada hanyalah keputusan partai, sebuah doktrin yang tak pernah bisa dibantah oleh kader, sekalipun mereka adalah pemimpin lembaga legislatif.
Di internal, suara-suara bergema lirih, keputusan ini bukan soal kinerja, melainkan soal kepentingan.
Soal siapa yang harus dipromosikan, siapa yang harus disingkirkan, dan siapa yang harus menjadi simbol bahwa partai tetap berkuasa atas nasib kadernya.
Publik sering melihat kursi ketua DPRD sebagai simbol kekuasaan. Namun mereka tidak melihat sisi lain, seorang ketua hanyalah penumpang sementara di kapal yang dikemudikan partai.
Bahkan ketika ia menjaga marwah lembaga, memimpin sidang tanpa kontroversi, dan merawat hubungan eksekutif-legislatif dengan stabil, semuanya bisa runtuh seketika ketika keputusan dari atas turun.
Dan ketika keputusan itu turun, tak ada ruang membela diri. Tidak ada ruang berbicara. Tidak ada mekanisme keberatan.
Kehormatan seorang ketua DPRD ditentukan oleh selembar surat rekomendasi, bukan oleh rekam jejaknya.
Pergantian ketua bukanlah cerita baru. Namun kisah kali ini lebih terasa menusuk karena ia terjadi tanpa kesalahan berarti. Seolah ada pesan yang ingin ditegaskan partai, “Loyalitasmu tak menjamin posisimu.”
Padahal ketua yang diganti ini adalah sosok yang selama ini menjadi wajah parlemen, membuka sidang dengan tenang, menjadi penengah ketika fraksi berdebat, dan menerima tamu negara sebagai representasi kehormatan institusi.
Namun politik tak mengenal jasa. Politik hanya patuh pada dinamika kuasa.
“Partai itu membunuh harga diri,” ujar seorang legislator senior yang tak bersedia disebutkan namanya. “Bukan karena ketua bersalah, tapi karena partai ingin menunjukkan siapa pemilik kendali.”
Di sinilah tragedinya, seseorang yang menopang kehormatan lembaga, yang menjadi wajah dari keputusan kolektif, justru kehilangan kehormatan itu melalui proses yang tidak kolektif.
Tak ada keringat yang dihargai. Tak ada integritas yang diakui. Yang ada hanyalah keputusan sepihak yang harus diterima sebagai konsekuensi menjadi kader.
“Dia” sebagai ketua, tetap menunaikan tugas, tetap memimpin rapat, tetap tersenyum ketika kamera mengarah.
Tidak ada drama. Tidak ada emosi meledak. Namun di balik ketenangan itu, ada luka yang hanya dipahami mereka yang pernah duduk di kursi kekuasaan, diturunkan bukan karena bersalah, tetapi karena dianggap sudah tidak diperlukan lagi.
Bahwa dalam dunia politik, harga diri dan kehormatan bisa dibunuh bahkan ketika tak ada kesalahan berarti.