KENDARI, TEGAS.CO — Di tengah upaya pemerintah meningkatkan mutu pendidikan, kabar tak sedap sempat berembus di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari.
Isu miring terkait dugaan praktik transaksional atau “jual beli” jabatan kepala sekolah yang menyeret nama Sekretaris Daerah (Sekda) menjadi perbincangan.
Menanggapi hal tersebut, Pemkot Kendari tidak tinggal diam. Melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Sahuriyanto Meronda, pemerintah kota menyampaikan klarifikasi tegas demi meluruskan informasi dan menenangkan keresahan publik.
Dalam keterangannya pada Jumat (19/12/2025), Sahuriyanto menegaskan, integritas menjadi landasan utama dalam setiap proses birokrasi, termasuk dalam penempatan tugas para pendidik. Ia memastikan tudingan tersebut tidak berdasar.
Tonton video tiktok tegas.co di bawah ini 👇👇👇👍
“Tidak benar semua tudingan tersebut. Proses pelantikan kepala sekolah di Kota Kendari sudah sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan,” ujar Sahuriyanto.
Lebih dari sekadar membantah, Sahuriyanto menyayangkan munculnya opini spekulatif yang berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.
Menurutnya, tuduhan serius semacam ini harus didasarkan pada fakta, bukan sekadar asumsi.
Dengan nada terbuka, ia mempersilakan pihak manapun yang merasa memiliki bukti valid untuk menempuh jalur yang bermartabat melalui penegak hukum, alih-alih menyebarkan isu yang belum terverifikasi.
“Kalau memang ada bukti, silahkan laporkan ke kepolisian atau kejaksaan. Pemerintah Kota Kendari terbuka dan siap menghadapi proses hukum jika ada dasar yang kuat,” tantangnya dengan tenang namun tegas.
Sahuriyanto menekankan, di balik setiap pelantikan, terdapat proses panjang penilaian kompetensi dan rekam jejak.
Pemkot Kendari berkomitmen bahwa posisi kepala sekolah diisi oleh figur yang tepat demi kemajuan sekolah itu sendiri, bukan karena faktor transaksional.
Di akhir keterangannya, ia mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyaring informasi.
Kepercayaan publik adalah modal utama pemerintah dalam bekerja, dan hal itu tidak boleh rusak oleh isu yang tidak bertanggung jawab.
“Pemerintah Kota Kendari bekerja secara profesional. Jangan sampai opini yang tidak berdasar justru merusak kepercayaan publik,” pungkasnya.
PUBLISHER: MAS’UD