KENDARI, TEGAS.CO – Lanskap birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengalami guncangan signifikan pada Senin sore (19/1/2026).
Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, secara resmi melakukan perombakan besar-besaran dengan melantik belasan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) serta puluhan Pejabat Administrator dan Pengawas di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra.
Pelantikan ini dinilai bukan sekadar seremonial rutin “tukar kursi”, melainkan sebuah konsolidasi teknokratis.
Di tengah himpitan tahun politik dan tantangan ekonomi hilirisasi, Gibernur melakukan rebooting sistem pemerintahan dengan menempatkan figur-figur spesialis di pos vital.
Suasana pelantikan terasa berbeda. Di hadapan para pejabat, Gubernur membawa narasi transendental untuk membenarkan mandat jabatan, sebuah strategi komunikasi untuk melepaskan beban politik dari pundak para pejabatnya.
Tonton video tiktok tegas.co di bawah ini 👇👇👇👍
“Pemilik jabatan itu adalah Allah SWT. Kalau Anda baik, tidak usah khawatir. Alam yang akan menyeleksi Anda,” tegas Andi Sumangerukka.
Gubernur menambahkan, “Ini tangan-tangan Mahakuasa yang menunjuk Anda jadi pejabat, bukan saya, tetapi lewat tangan saya.”
Pernyataan ini mengirimkan sinyal ganda, legitimasi moral bahwa jabatan adalah amanah Tuhan, sekaligus ultimatum halus bahwa inkompetensi akan berujung pada tersingkirnya pejabat secara natural tanpa drama politik berlebih.
Di tengah kekhidmatan acara, satu kursi kosong menjadi perhatian utama. Pejabat senior La Haruna, yang sebelumnya menjabat Kadis Perkebunan hingga Pj Bupati, memilih mundur dan tidak menghadiri pelantikan di detik-detik akhir.
Mundurnya La Haruna disinyalir dipicu oleh dua faktor yakni, Ketidakcocokan dengan posisi baru yang dianggap sebagai demosi.
.
Keputusan gubernur menerima pengunduran diri ini menunjukkan ketegasan sikap “Ikut barisan atau minggir.”
Insiden ini menjadi pengingat bahwa birokrasi Sultra belum sepenuhnya steril dari residu politik dan ambisi pribadi.
Berdasarkan SK Gubernur yang telah divalidasi Kemendagri dan BKN, berikut adalah formasi strategis baru Eselon II Pemprov Sultra yaitu,
1. Klaster Ekonomi & Pembangunan (Ujung Tombak Hilirisasi)
Pergeseran di sektor ini memadukan intelektualitas dengan eksekusi lapangan.
Sukanto Toding (Kadis Perindag), Eks Kepala Balitbang ini diharapkan membawa pendekatan tata niaga dan inflasi berbasis riset.
Ridwan Badallah (Kadis Pariwisata) Bergeser dari Kominfo, ditargetkan melakukan rebranding total pariwisata Sultra.
La Ode Muhammad Nurjaya (Kepala DPMPTSP), Penjaga gerbang investasi untuk memangkas birokrasi perizinan.
Umikun Latifah (Kepala BPKAD) Menjamin kepastian pencairan anggaran dan mempertahankan opini WTP.
2. Klaster Pelayanan Dasar & Sosial
dr. Andi Edy Surahmat (Kadinkes) & dr. Sukirman (Dir RSUD Bahteramas). Duet ini ditargetkan menyeimbangkan sistem kesehatan preventif dan manajemen BLUD rumah sakit rujukan.
Parinringi (Kadinsos), Mantan Pj Bupati yang “turun gunung”, dinilai krusial memetakan konflik sosial berkat pengalaman kewilayahannya.
3. Klaster “Dapur” Pemerintahan & Penjaga Citra
Haris Ranto (Karo Adpim) & Mukhtar (Karo Umum): Dipercaya mengawal logistik dan citra pimpinan.
Pahri Yamsul (Asisten I) & Rony Yakob (Asisten III), Birokrat senior yang ditarik ke pusat koordinasi Setda sebagai mentor lintas OPD.
4. Pelaksana Tugas (Plt) Strategis
Untuk menjaga stabilitas pada pos yang belum definitif, gubernur menunjuk figur kompeten. Andi Syahrir (Plt Kadis Kominfo) Menggantikan Ridwan Badallah untuk menjaga corong informasi pemerintah.
dr. Agus Purwo Hidayat (Plt Dirut RS Jantung Oputa Yi Koo), Spesialis anestesi/jantung yang tepat untuk memimpin megaproyek RS kebanggaan Sultra.
Pelantikan ini juga menyentuh 32 pejabat administrator dan pengawas, dengan penyegaran signifikan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Satpol PP.
Masuknya figur berlatar belakang lingkungan di Satpol PP mengindikasikan fokus penegakan Perda ke depan akan menyasar isu lingkungan hidup.
Langkah Gubernur pada 19 Januari 2026 ini merupakan peristiwa watershed (titik balik). Dengan gaya kepemimpinan Command and Control yang dibalut pendekatan religius serta legalitas “Surat Sakti” Kemendagri, mesin birokrasi Sultra kini dituntut berlari kencang mengejar target pembangunan tanpa penumpang gelap.
PUBLISHER: MAS’UD