KENDARI, TEGAS.CO – Menjelang satu tahun masa kepemimpinan, Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM., bersama Wakil Wali Kota, Sudirman, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Kendari.
Kegiatan evaluasi yang dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kinerja tersebut berlangsung di Ruang Samaturu, Kantor Balai Kota Kendari, pada Rabu (21/1/2026).
Penandatanganan ini melibatkan seluruh jajaran strategis, mulai dari Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala OPD, hingga para camat.
Dalam arahannya, Wali Kota Siska Karina Imran menekankan pentingnya profesionalisme birokrasi.
Tonton video tiktok tegas.co di bawah ini 👇👇👇👍
Ia mengingatkan bahwa seluruh perangkat daerah harus bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, bukan sekadar mengikuti keinginan pimpinan daerah.
“Pada Februari 2026 nanti, tepatnya tanggal 20, saya dan Pak Wakil genap satu tahun menjalankan roda pemerintahan. Memang ada beberapa penilaian dari kementerian yang hasilnya melebihi target, namun secara akumulasi masih banyak yang belum sesuai dengan sistem penilaian kinerja yang berlaku,” ujar Siska.
Ia menyoroti masih adanya OPD yang belum sepenuhnya menjalankan tugas sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
Masalah ini terindikasi terjadi secara berjenjang, mulai dari level kepala dinas hingga struktur terbawah.
Salah satu poin krusial dalam evaluasi ini adalah capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Wali Kota mengungkapkan bahwa Kota Kendari sempat berada di peringkat keenam dari delapan OPD yang dinilai, sebelum akhirnya berhasil melakukan percepatan dan naik ke peringkat kedua.
Meski demikian, ketimpangan capaian antar dinas menjadi catatan serius.
Siska mempertanyakan kendala yang dihadapi oleh dinas-dinas yang belum mencapai target sempurna.
“Kenapa hanya beberapa OPD yang bisa mencapai 100 persen? Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Sosial bisa 100 persen, sementara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baru mencapai 94 persen. Apa kendalanya?” tegasnya.
Evaluasi ini diharapkan dapat memacu seluruh OPD untuk segera memperbaiki kinerja dan memastikan pelayanan publik di Kota Kendari berjalan sesuai standar nasional yang telah ditetapkan.
PUBLISHER: MAS’UD