Hj. Gunartin anggota Komisi IV DPRD Sultra saat menjawab keluhan wargaKENDARI, TEGAS.CO – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Hj. Gunarti, SE, melaksanakan agenda Reses Masa Sidang I Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan ini menyasar tiga titik krusial di Kota Kendari untuk menjemput langsung keluhan dan harapan masyarakat.
Rangkaian reses dimulai pada Sabtu (31/1) di Kelurahan Kessilampe, berlanjut pada Minggu (1/2) di Kelurahan Abeli Dalam, dan dijadwalkan berakhir pada Senin (2/2) di Kelurahan Watulondo.
Dalam pertemuan di Kelurahan Abeli Dalam, isu infrastruktur dan penanganan banjir menjadi topik paling hangat.
Tonton video tiktok tegas.co di bawah ini 👇👇👇👍
Warga RT 06 secara spesifik mengeluhkan kondisi drainase yang sudah tidak mampu menampung debit air saat intensitas hujan meningkat.
“Kemarin waktu hujan di wilayah RT 06 itu tergenang banjir. Kondisi drainasenya sudah tidak memadai lagi, sehingga setiap hujan kawasan kami selalu jadi langganan genangan air,” ungkap salah seorang warga di hadapan forum.
Berdasarkan pantauan di lapangan, diskusi teknis sempat mencuat terkait kebutuhan fasilitas fisik.
Warga mengusulkan pembangunan bak penampungan air dengan estimasi dimensi tinggi 3 meter serta luas 5×4 meter sebagai solusi jangka panjang mencegah luapan air ke pemukiman.
Poin Utama Aspirasi Masyarakat yaitu, Normalisasi Drainase: Perbaikan total atau pengerukan saluran air yang tersumbat dan dangkal.
Penanganan Banjir ini adalah Kebutuhan solusi cepat agar aktivitas ekonomi dan kesehatan masyarakat tidak terganggu saat musim penghujan.
Pembangunan Fisik merupakan Usulan fasilitas pendukung lingkungan di pemukiman padat penduduk.
Menanggapi rentetan keluhan tersebut, Hj. Gunarti yang tampil anggun mengenakan pakaian khas daerah berwarna merah, menegaskan bahwa seluruh masukan warga telah dicatat secara detail untuk diperjuangkan di tingkat provinsi.
“Aspirasi ini bukan sekadar catatan, melainkan amanah. Kami di DPRD Sultra akan menyuarakan ini dalam rapat paripurna agar realisasi pembangunan benar-benar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan mendesak masyarakat,” tegas politisi perempuan ini.
Kegiatan yang berlangsung kondusif ini juga turut dihadiri oleh pihak Babinsa dan Bhabinkamtibmas, yang menunjukkan sinergi kuat antara legislatif dan aparat keamanan dalam mengawal pembangunan daerah.
Seluruh usulan dari masa reses ini nantinya akan dikompilasi menjadi laporan resmi fraksi.
Dokumen tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sultra sebagai bahan pertimbangan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) mendatang.
Laporan: Mas’ud