SULAWESI TENGGARA, TEGAS.CO – Anggota DPRD Kota Kendari, Apt. Hj. Harmawati, M. Kes, kembali turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam agenda Reses I Masa Persidangan Tahun 2026.
Pertemuan yang berlangsung di Kelurahan Bonggoeya, Senin (2/2/2026), menjadi ajang bagi warga untuk menyuarakan persoalan klasik yang tak kunjung usai: banjir.
Dalam suasana dialogis yang digelar di RT 16, salah seorang perwakilan warga menyampaikan kekhawatiran mendalam mengenai dampak banjir yang kerap melumpuhkan aktivitas ekonomi dan pendidikan di wilayah tersebut.
“Masalah utama kami adalah penanganan banjir. Jika banjir sudah menggenangi rumah warga, semua aktivitas macet. Bahkan anak-anak mau pergi sekolah pun tidak bisa,” ujar perwakilan warga tersebut dengan nada serius di hadapan forum.
Tonton video tiktok tegas.co di bawah ini 👇👇👇👍
Warga menyebutkan bahwa meski titik masalah tersebar di beberapa wilayah seperti RT 20, RT 07, RT 06, RT 19, RT 13, RT 05, RT 04, hingga RT 03, namun muara dari seluruh aliran air tersebut tertumpu di RT 16.
Hal ini menjadikan wilayah RT 16 sebagai daerah terdampak paling parah yang membutuhkan perhatian teknis segera dari pemerintah kota.
Menanggapi hal tersebut, Hj. Harmawati menegaskan, seluruh aspirasi, termasuk infrastruktur drainase untuk mengatasi banjir, akan menjadi catatan prioritas dalam laporan resesnya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa pembangunan fisik harus dibarengi dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Politisi ini menekankan pentingnya penguasaan logika matematika bagi anak muda.
Menurutnya, matematika bukan sekadar angka, melainkan alat untuk melatih cara berpikir logis yang sangat dibutuhkan untuk meraih peluang masa depan, termasuk beasiswa internasional seperti LPDP yang telah dibuktikan oleh putra pertamanya.
Selain masalah infrastruktur dan pendidikan, Harmawati juga memaparkan langkah tegas DPRD Sultra dalam mengevaluasi kerjasama daerah dengan pihak ketiga, seperti Lembaga Sampoerna, yang dinilai kurang memberikan kontribusi proporsional bagi APBD Pemprov. Sultra.
“Kita harus mandiri. Sultra punya sumber daya yang mampu melakukan uji kompetensi tanpa harus membebani anggaran daerah secara berlebih kepada pihak luar,” tegasnya.
Isu keamanan juga tak luput dari pembahasan. Merespons kekhawatiran warga RT 07 mengenai peredaran narkoba, Harmawati berkomitmen untuk berkoordinasi dengan pihak berwenang guna menjaga lingkungan pemukiman tetap kondusif dan bersih dari narkotika.
Selain puluhan warga yang hadir, tampak pula perwakilan pemerintah kelurahan dan RT/RW setempat.
Seluruh aspirasi yang terkumpul dari warga Kelurahan Bonggoeya ini nantinya akan diperjuangkan dalam sidang paripurna DPRD Sultra agar dapat diakomodasi dalam kebijakan pembangunan di masa mendatang.
Reses diakhiri foto bersama dan penyerahan bantuan kepada warga secara simbolis.
PUBLISHER: MAS’UD