KENDARI, TEGAS.CO – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk memediasi sengketa lahan antara masyarakat petani Kolaka dengan PT Vale Indonesia berlangsung panas, Selasa (10/3/2026).
Suasana ruang rapat mendadak ricuh setelah pernyataan pihak perusahaan dinilai menyudutkan keluarga pemilik lahan.
Gabungan Komisi I dan II DPRD Sultra memfasilitasi pertemuan ini sebagai respons cepat atas aduan dugaan penyerobotan lahan di area konsesi perusahaan tambang nikel tersebut.
Pernyataan Perusahaan Picu Ketegangan
Ketegangan bermula saat Senior Manager External Relations PT Vale Blok Pomalaa, Hasmir, memberikan penjelasan mengenai kronologi komunikasi perusahaan dengan pemilik lahan, Ibu Hanuria.
Dalam keterangannya, Hasmir mengklaim bahwa pemilik lahan justru merasa kaget masalah ini dibawa ke ranah DPRD.
“Dari komunikasi kami, Ibu Hanuria itu kaget, kok tiba-tiba ada RDP ini,” ujar Hasmir sembari mencoba menunjukkan bukti komunikasi yang diklaim terjadi pada Desember 2025.
Pernyataan tersebut langsung disambar dengan nada tinggi oleh anak kandung pemilik lahan yang hadir di ruangan.
Merasa orang tuanya dituduh berbohong, ahli waris tersebut berdiri dan memprotes keras hingga menggebrak meja persidangan.
Tonton video tiktok tegas.co di bawah ini 👇👇👇👍
“Jangan seolah-olah orang tua saya itu berbohong! Saya ini anaknya, Pak! Dari tadi Bapak bawa-bawa nama orang tua saya, seolah-olah menggambarkan orang tua saya pembohong. Enggak ada kata sabar kalau orang tua sudah digituin!” teriak ahli waris tersebut dengan emosional.
Melihat situasi yang hampir tidak terkendali, Ketua Komisi I DPRD Sultra, La Isra, berkali-kali menginstruksikan peserta untuk tenang.
“Tolong tenang dulu, selesaikan dulu pembicaraannya. Sabar, nanti akan diberikan kesempatan,” tegasnya mencoba mengendalikan suasana.
Tak hanya pihak keluarga, anggota Komisi II DPRD Sultra, Muh. Poli, juga memberikan kritik pedas terhadap kompetensi humas PT Vale dalam menangani konflik sosial.
Ia menilai cara berkomunikasi pihak perusahaan justru memperkeruh suasana alih-alih meredam konflik.
“Kalau Bapak jadi Humas baru modelnya menyebar isu yang malah memicu konflik, itu tidak benar. Mendingan Bapak undang pimpinan yang bisa mengambil keputusan supaya satu kali jalan, jangan setelah mediasi beda lagi pendapatnya,” ujar Muh. Poli dengan tegas.
Rapat ini dihadiri oleh tim legal PT Vale dari Jakarta, divisi lingkungan hidup, serta engineering.
Turut hadir sebagai saksi dan mediator, Perwakilan Dinas Kehutanan Sultra. Dinas Lingkungan Hidup Sultra. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra. Polda Sultra. Pengurus Pemuda Tani Indonesia Sultra selaku pelapor.
Hingga berita ini diturunkan, DPRD Sultra masih mengupayakan titik temu terkait sengketa tumpang tindih lahan tersebut.
Pihak keluarga mendesak adanya penyelesaian konkret dan menolak laporan sepihak dari perusahaan yang dianggap tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Kasus ini diduga penyerobotan lahan dan kerusakan lingkungan yang melibatkan raksasa pertambangan PT Vale Indonesia Pomalaa Kolaka.
PUBLISHER: MAS’UD