KENDARI, TEGAS.CO – Setelah mendapat pemberitaan yang mengungkap kebohongan, Hasmir bos PT Vale Kolaka, anak buahnya Suwarni langsung bertindak dengan delete from group dari kemitraan yang terhubung pada whatsapp, Jumat 13 Maret 2026.
Managemen redaksi media ini menilai pihak PT Vale Kolaka anti kritik soal pemeberitaan dan meminta agar jajaran humas perusahaan tersebut segera dievaluasi secara menyeluruh.
Sebelumnya diberitakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang seharusnya menjadi tempat mediasi yang sejuk, berubah menjadi “medan laga” penuh emosi pada Selasa (10/3/2026) lalu.
Rapat Dengar Pendapat terkait dugaan penyerobotan lahan petani Kolaka dan pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Vale Indonesia berakhir ricuh akibat pernyataan pihak perusahaan yang dinilai manipulatif alias berbohong.
Namun, bukannya membawa solusi, perwakilan perusahaan justru menyulut api kemarahan warga karena berbohong.
Tonton video tiktok tegas.co di bawah ini 👇👇👇👍
Puncak ketegangan terjadi saat Senior Manager External Relations PT Vale Blok Pomalaa, Hasmir yang mengaku bos Humas memberikan keterangan yang dianggap menyudutkan Ibu Hanuria, pemilik lahan.
Hasmir mengklaim bahwa Ibu Hanuria justru merasa “terkejut” masalah ini sampai ke meja legislatif.
“Dari komunikasi kami via whatsapp, Ibu Hanuria itu kaget, kok tiba-tiba ada RDP ini,” klaim Hasmir dihadapan Komisi I, II beserta sejumlah OPD.
Pernyataan yang dinilai sebagai upaya gaslighting atau penggiringan opini bahwa keluarga korban tidak solid ini langsung meledakkan emosi ahli waris yang hadir.
“Jangan seolah-olah orang tua saya itu berbohong! Saya ini anaknya, Pak!” teriak anak kandung Ibu Hanuria sembari menggebrak meja persidangan. “Enggak ada kata sabar kalau orang tua sudah digituin!”
Kritik tajam tidak hanya datang dari pihak keluarga, tetapi juga dari kursi legislatif.
Anggota Komisi II DPRD Sultra, Muh. Poli, mengecam keras gaya komunikasi humas PT Vale yang dianggap amatir dan justru memperkeruh suasana konflik sosial.
Poli menegaskan, seorang praktisi Humas seharusnya menjadi peredam konflik (bridge builder), bukan malah menyebar isu yang memicu friksi antara orang tua dan anak dalam keluarga pemilik lahan.
“Kalau modelnya menyebar isu yang memicu konflik, itu tidak benar. Mendingan undang pimpinan yang bisa mengambil keputusan!” tegas Poli.
Dewan mendesak kehadiran pengambil kebijakan tertinggi agar mediasi tidak berjalan di tempat.
RDP ini dihadiri oleh jajaran lengkap PT Vale mulai dari tim legal Jakarta hingga divisi engineering serta instansi terkait seperti Dinas Kehutanan, DLH, dan Polda Sultra.
Namun, kehadiran tim besar ini dianggap hambar jika perusahaan tetap menggunakan pola komunikasi yang defensif dan meragukan validitas klaim masyarakat.
Kasus ini merupakan potret buram industri ekstraktif di Sultra, di mana warga lokal harus berhadapan dengan tembok tebal birokrasi dan narasi korporasi dalam mempertahankan hak atas tanah mereka.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kesepakatan konkret atas penyeborotan lahan warga dan pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Vale Kolaka.
PENERBIT: FAJRIN