KENDARI, TEGAS.CO – Pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, mulai mendapat sorotan tajam. Masalah distribusi yang tidak tepat waktu hingga kurangnya kesiapan operasional di sejumlah sekolah memicu desakan evaluasi menyeluruh dari pihak legislatif.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Hj. Harmawati, M.Kes, meminta Badan Gizi Nasional tingkat provinsi dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk segera membenahi manajemen operasional mereka agar tidak mengganggu proses belajar mengajar.
Laporan lapangan menunjukkan kendala serius terjadi di SMAN 6 Kendari dan SMAN 9 Kendari.
Di SMAN 6, distribusi makanan dari SPPG kerap terlambat, terutama pada hari Jumat.
Kondisi ini memaksa para guru dan staf sekolah turun tangan melakukan pengemasan makanan di lingkungan sekolah agar siswa tidak kelaparan.
Tonton video tiktok tegas.co di bawah ini 👇👇👇👍
Harmawati mengkritik keras fenomena guru yang terpaksa membantu pengemasan lauk-pauk karena keterbatasan personel SPPG.
Menurutnya, hal tersebut sangat tidak ideal dan menyalahi prinsip kerja.
“Secara prinsip, guru memiliki tugas utama mendidik. Pengemasan makanan seharusnya menjadi tanggung jawab penuh petugas SPPG. Jangan sampai manajemen yang lemah justru membebani pihak sekolah,” tegas politisi perempuan tersebut saat memberikan keterangan kepada media, Sabtu (14/3/2026).
Bantahan keras disampaikan Harmawati terkait alasan teknis di lapangan.
Berdasarkan hasil kunjungan kerja ke 9 SPPG di Kabupaten/Kota sebelum Ramadan dan 3 SPPG di Kota Kendari saat bulan puasa, ia menyebut tidak ada kendala prinsipil yang dilaporkan pengelola.
“Tidak ada satupun SPPG yang mengeluhkan kurang tenaga, bahan baku sulit, atau waktu yang kurang. Jadi, kalau keterlambatan sering terjadi, itu murni masalah manajemen operasional. Perlu ada pembenahan dari sisi tenaga kerja dan sistem pelayanan,” lanjutnya.
Kepala SMAN 6 Kendari, Rosihan, membenarkan adanya kendala tersebut.
Ia mengungkapkan, pada hari biasa makanan tiba sekitar pukul 10.00 WITA, namun khusus hari Jumat, keterlambatan sering terjadi akibat pasokan dari vendor yang tersendat serta keterbatasan personel SPPG dalam menangani porsi besar.
Harmawati menegaskan, jika kondisi amburadul ini terus berulang, DPRD Sultra melalui Komisi IV tidak segan untuk memanggil pihak penyelenggara MBG guna meminta klarifikasi resmi.
Ia menekankan, mekanisme distribusi yang benar adalah makanan datang dalam kondisi siap dibagikan sesuai kesepakatan waktu antara sekolah dan SPPG.
Sebagai penutup, Harmawati menekankan tujuan mulia program MBG jangan sampai layu sebelum berkembang akibat profesionalisme yang rendah.
Harmawati menyebut tujuan utama MBG yakni, Pemanfaatan tenaga kerja lokal di wilayah kerja SPPG.
Pemberdayaan masyarakat dalam pengadaan bahan baku guna menggerakkan ekonomi kerakyatan.
Peningkatan gizi penerima manfaat yang nyata dan terukur. Penurunan angka stunting secara signifikan di Sulawesi Tenggara. Tercapainya target Generasi Emas 2045.
“Program MBG ini sangat baik, tetapi pelaksanaannya harus profesional agar tujuan besar bangsa ini tercapai,” pungkasnya.
PUBLIKASI: MAS’UD