KENDARI, TEGAS.CO – Dugaan tindakan represif dan reaktif yang dilakukan oleh pihak manajemen PT Vale Indonesia Blok Pomalaa terhadap media Tegas.co menuai kecaman keras.
Dua legislator Sulawesi Tenggara (Sultra) asal daerah pemilihan Kolaka Raya, Andi Muhammad Saenuddin dan Fajar Ishak Daeng Jaya (tokoh politik asal Kolaka), angkat bicara mengkritik gaya komunikasi perusahaan tambang multinasional tersebut.
Pendekatan Humanis vs Sikap Anti-Kritik
Ketua Komisi IV DPRD Sultra, Andi Muhammad Saenuddin, mengingatkan PT Vale agar mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dalam menghadapi dinamika lokal.
Sebagai tokoh politik Golkar dari Kolaka Raya, ia menilai perusahaan harus sadar bahwa mereka beroperasi di lingkungan masyarakat yang memiliki dinamika sosial-ekonomi nyata.
Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Sultra, H. Fajar Ishak, DJ., SE., MH., menilai langkah PT Vale memutus saluran komunikasi secara sepihak adalah sebuah kemunduran bagi keterbukaan informasi publik.
“Jika pemberitaan dianggap tidak sesuai fakta, mestinya dibantah melalui jalur klarifikasi resmi. Jangan langsung melakukan pemutusan komunikasi (delete anggota grup). Ini cara-cara yang tidak elegan dan terkesan anti-kritik atau menggunakan media lain yang diduga “buzzer”,” tegas Fajar.
Tonton video tiktok tegas.co di bawah ini 👇👇👇👍
Serangan “Buzzer” dan Penggiringan Opini
Pasca mencuatnya isu dugaan penyerobotan lahan dan pencemaran lingkungan di Desa Huko-huko, jagat media sosial mulai diramaikan oleh akun-akun yang diduga bertindak sebagai buzzer perusahaan.
Narasi yang dibangun secara masif cenderung menyudutkan tegas.co dengan tudingan bahwa pemberitaan bersifat tendensius karena motif kepentingan pribadi.
Menanggapi hal itu, redaksi Tegas.co menegaskan, seluruh laporan didasarkan pada bukti otentik, termasuk rekaman video pernyataan kontradiktif dari Senior Manager External Relations PT Vale, Hasmir.
Sangat disayangkan, para buzzer tersebut diduga dikoordinir untuk menyebarkan narasi seragam tanpa identitas yang jelas.
“Gunakan nama secara gentleman, jangan hanya berani melempar opini tanpa tanggung jawab,” tulis salah satu poin keberatan terhadap narasi anonim tersebut.
Salah Kaprah Penafsiran Kode Etik
Polemik ini juga menyeret perdebatan mengenai Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Meski Penasehat PWI Kolaka telah mengingatkan pentingnya Pasal 1 (Independensi) dan Pasal 3 (Pengujian Informasi), penggunaan pasal-pasal ini oleh narasi buzzer dinilai salah sasaran dan digunakan hanya untuk membela kepentingan korporasi dan media buzzer.
Fakta di lapangan menunjukkan persoalan ini bermula dari aduan nyata masyarakat tani yang merasa hak atas lahannya dirampas.
Upaya penggiringan opini di media sosial justru dianggap mengabaikan substansi konflik lahan dan mengaburkan bukti-bukti lapangan yang telah disajikan ke publik.
Hingga berita ini diturunkan, konflik lahan di Desa Huko-huko masih menjadi “api dalam sekam”. Masyarakat dan pihak legislatif menanti penyelesaian konkret serta transparansi dari pihak korporasi maupun pemerintah daerah agar konflik tidak semakin meruncing.
PUBLISHER: MAS’UD