KONAWE UTARA, TEGAS.CO – Masyarakat Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara, kembali menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor DPRD Konut.
Massa menuntut perbaikan infrastruktur jalan yang rusak parah serta mempertanyakan kontribusi perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut.
Aksi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan organisasi kepemudaan ini sempat berlangsung memanas.
Ketegangan antara massa aksi dan pihak keamanan tidak terhindarkan saat warga mencoba merangsek masuk untuk menyampaikan aspirasinya.
Dalam tuntutannya, warga mendesak pemerintah segera memperbaiki jalan sepanjang 600 meter yang menghubungkan wilayah Mandiodo, Tapunggaya, dan Tapuemea.
Tonton video tiktok tegas.co di bawah ini 👇👇👇👍
Kondisi jalan yang memprihatinkan ini dinilai telah menghambat aktivitas ekonomi dan mobilitas warga sehari-hari.
Koordinator lapangan, Samsir, dalam orasinya menegaskan bahwa kerusakan jalan ini sudah berlangsung lama tanpa ada perhatian serius dari pemerintah daerah maupun provinsi.
“Kami meminta DPRD Sulawesi Tenggara untuk tidak ‘tidur’ melihat kondisi jalan yang memprihatinkan ini. Kami turun ke Kantor DPRD dan Kantor Bupati Konawe Utara untuk menuntut perbaikan segera,” tegas Samsir.
Selain infrastruktur, massa aksi menyoroti keberadaan lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di Blok Mandiodo.
Warga menilai kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut belum memberikan manfaat nyata bagi pembangunan infrastruktur lokal.
“Kami tidak ingin hanya melihat IUP-IUP itu beroperasi mengambil kekayaan alam kami, tapi tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, kami mengancam akan menutup seluruh aktivitas IUP di Mandiodo,” tambah Samsir.
Menanggapi gelombang protes tersebut, sejumlah anggota dewan menemui massa aksi.
Anggota DPRD Konut dari Fraksi Demokrat, Muladis, menyatakan komitmennya untuk segera mengakomodir tuntutan warga.
Hal senada disampaikan oleh Ketua Komisi III dari Fraksi PDI-P, Anas, S.Kom.
Ia menjelaskan bahwa persoalan jalan ini sebenarnya telah menjadi agenda pembahasan legislatif.
“Kami sudah membahas masalah jalan ini sejak masa pemerintahan Bupati Ruksamin. Kami pastikan akan segera menindaklanjuti tuntutan masyarakat ini sebagai prioritas,” pungkas Anas.
Hingga berita ini diturunkan, massa membubarkan diri dengan tertib namun tetap mengancam akan kembali dengan massa yang lebih besar jika tidak ada langkah nyata dalam waktu dekat.
Laporan: Sarwanto