TEGAS.CO., SULAWESI TENGGARA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berkomitmen memperkuat kebijakan berbasis data guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan program pembangunan tepat sasaran.
Hal ini ditegaskan Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, dalam pertemuan bersama Komisi X DPR RI dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kendari, Rabu (1/4/2026).
Gubernur Andi Sumangerukka menyatakan bahwa penggunaan data statistik yang akurat dan terintegrasi sangat penting agar program pemerintah tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
“Kedepan, seluruh kebijakan harus berbasis data. Tanpa itu, program berisiko tidak tepat sasaran, seperti intervensi inflasi atau kemiskinan yang selama ini belum optimal karena kurangnya pemetaan kebutuhan yang akurat,” ujar Andi.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Sultra melakukan sejumlah upaya penguatan data, di antaranya:
- Integrasi Data: Mendorong penggunaan data resmi dari BPS dan Bank Indonesia sebagai dasar pengambilan keputusan.
- Pengembangan Sistem: Membangun sistem informasi statistik terintegrasi antar perangkat daerah.
- Peningkatan SDM: Memperkuat kapasitas sumber daya manusia serta peran pembina dan wali data di daerah.
- Dukungan Regulasi: Mendukung revisi UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik untuk memperjelas peran daerah dalam pengelolaan data sektoral.
Komitmen ini didukung oleh capaian positif Sultra, di mana pertumbuhan ekonomi tahun 2025 mencapai 5,79 persen (masuk lima besar nasional).
Selain itu, Sultra berhasil menduduki peringkat delapan nasional dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2024 dan meraih penghargaan Anindita Wistara Data.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati menjelaskan, kunjungan kerja ini bertujuan mengawasi implementasi kebijakan statistik sekaligus menyerap masukan daerah untuk penyempurnaan regulasi nasional.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry B. Harmadi, menekankan pentingnya data yang cepat dan relevan dalam mendukung kebijakan responsif.
Ia juga menyoroti pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai agenda strategis nasional untuk memotret aktivitas ekonomi secara menyeluruh, yang mana telah mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Sultra.
Publisher: Redaksi